Empat Anggota DPRD Tapteng Masuk Rutan Tanjung Gusta

Empat Anggota DPRD Tapteng Masuk Rutan Tanjung Gusta

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian

(jw/eal)

Kamis, 14 Maret 2019 | 23:00

Analisadaily (Medan) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menerima pelimpahan empat tersangka beserta barang bukti (P22) kasus perjalanan dinas fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah dari Polda Sumatera Utara, Kamis (14/3). 

Keempat orang tersangka yang diserahkan ke Kejati Sumut adalah Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, Hariono Nainggolan dan Awaluddin Rao. Awaluddin Rao diketahui merupakan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah. Sedangkan tiga lainnya merupakan anggota DPRD Tapteng.

Terkait pelimpahan empat anggota DPRD Tapteng dari Polda Sumut, Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, membenarkan hal tersebut.

"Iya benar, hari ini kami menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti kasus perjalanan dinas fiktif ke luar daerah DPRD Tapteng dari penyidik Ditkrimsus Poldasu," kata Sumanggar.

Sumanggar menjelaskan bahwa terhadap keempat tersangka, penuntut umum yang diketuai Jahoras Ritonga juga telah menerbitkan surat perintah penahanan untuk dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta.

"Usai pemeriksaan administrasi, keempat tersangka akan dibawa ke Rutan Tanjung Gusta," jelasnya.

Sebelumnya dalam kasus ini, Ditrekrimsus Polda Sumut menetapkan lima orang tersangka. Satu tersangka bernama Sintong Gultom hingga saat ini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Kelima anggota dewan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/766/VI/2018/SPKT III tgl 08 Juni 2018. Mereka disangkakan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 655.924.350.

Selain ada perjalanan fiktif, para tersangka diduga telah menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada 2016 dan 2017.

Dalam kasus ini para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar