Dua Hari Bebas, Bonaran Situmeang Kembali Ditahan

Dua Hari Bebas, Bonaran Situmeang Kembali Ditahan

Mapolda Sumut

(jw/eal)

Kamis, 18 Oktober 2018 | 21:04

Analisadaily (Medan) - Dua hari usai menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung akibat melakukan tindak pidana korupsi, mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bonaran Situmeang, langsung diamankan personil Polda Sumatera Utara.

Bonaran harus kembali berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran diduga terlibat dalam kasus penipuan dan pencucian uang. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polda Sumut.

Sebelumnya Bonaran ditangkap KPK dalam kasus penyuapan hakim MK Akil Mochtar senilai Rp 1,8 Miliar dan divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara. Dia baru bebas pada hari Selasa (16/10) kemarin.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, membenarkan penangkapan Bonaran.

"Sudah di Poldasu sekarang dan masih menjalani pemeriksaan," kata MP Nainggolan, Kamis (18/10).

Nainggolan menjelaskan bahwa Bonaran ditangkap atas laporan korban bernama Evi Rosnani Sinaga warga Sibolga dengan nomor laporan 848/VII/2018 Poldasu. "Dalam laporan itu, Bonaran terlibat penipuan dan pencucian uang," jelasnya.

Nainggolan menuturkan bahwa pada tahun 2014 saat tersangka Raja Bonaran Situmeang menjabat sebagai Bupati Tapteng, dirinya menyuruh korban dan suaminya untuk mencari calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Dengan ketentuan lulusan S1 membayar Rp 165 juta dan lulusan D-3 membayar Rp 135 juta rupiah," tuturnya.

Setelah mendapatkan CPNS sebanyak delapan orang, kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp 1.240.000.000 dalam empat tahap. Namun setelah uang tersebut dikirim, kedelapan orang itu justru tidak masuk PNS.

"Pas tanggal 29 Januari 2014 uang sebesar Rp 570 juta diserahkan oleh pelapor bersama-sama dengan suaminya kepada pelaku di rumah dinasnya di Sibolga. Tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima. Tetapi disaksikan oleh Joko selaku ajudan pelaku," ujar MP Nainggolan.

"Kemudian tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp 120 juta dikirim oleh korban melalui Bank Mandiri Cabang Jalan Gatot Subroto Medan ke rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. Tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp 500 juta dikirim oleh korban dari Bank Mandiri Jalan Kirana Raya Medan Petisah ke rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung dan 17 Agustus 2014 diserahkan sebesar Rp 50 juta tanpa kwitansi," sambungnya.

Merasa tertipu oleh pelaku, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumut. "Jadi korban ini dituntut oleh kedelapan CPNS itu. Karena pelapor Evi juga merasa tertipu kemudian melaporkan kasus ini," terang MP Nainggolan.

Dari kasus ini petugas menyita barang bukti berupa selembar bukti pengiriman uang Rp 120 juta ke rekening Farida Hutagalung, selembar bukti pengiriman uang Rp 500 juta ke rekening Farida Hutagalung.

Kemudian print out rekening atas nama Farida Hutagalung mulai dibuka pada tanggal 30 September 2013 sampai rekening tutup di bulan April 2017, surat pengumuman dan syarat penerimaan CPNS di Kabupaten Tapteng, nama-nama peserta CPNS, surat keputusan kelulusan CPNS dan 2 lembar slip penarikan uang oleh Farida Hutagalung.

"Pihak Poldasu masih terus mengembangkan kasus ini dan mencari tersangka lainnya yang terlibat," sambung Nainggolan.

"Dalam hal ini tersangka telah melanggar Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," pungkasnya.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar