Dosen USU Terjerat Kasus Ujaran Kebencian Jalani Sidang Perdana

Dosen USU Terjerat Kasus Ujaran Kebencian Jalani Sidang Perdana

Persidangan kasus ujaran kebencian.

(jw/rzd)

Rabu, 9 Januari 2019 | 17:55

Analisadaily (Medan) - Dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Himma Dewiyana Lubis (45) yang memposting ujaran kebencian di media sosial pasca teror Surabaya pada Mei 2018 lalu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tiorida Juliana Hutagaol, Himma Dewiyana Lubis didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Riana Pohan, Rabu (9/1).

Himma Dewiyana Lubis yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU tersebut dijerat dengan UU ITE karena postingan di akun media sosialnya menuliskan, “Skenario pengalihan yg sempurna #2019GantiPresiden,” dan “Ini dia pemicunya Sodara, Kitab Al-Quran dibuang”.

Postingan Himma tersebut akhirnya menjadi viral di media sosial, hingga akhirnya petugas dari Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut yang melakukan penyelidikan dan mengamankan Himma di kediamannya yang berada di Kompleks Johor Permai, Gedung Johor, Medan Johor pada Kamis 17 Mei 2018.

Dalam dakwaannya, JPU juga menyatakan terdakwa membuat dan mengetik status itu menggunakan Iphone 6S warna silver. “Bahwa terdakwa membuat caption atau tulisan di dalam akun Facebook Himma Dewiyana tersebut karena merasa kesal, jengkel dan sakit hati atas kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia di mana sembako pada naik/mahal, tarif listrik naik/mahal dan semua keperluan/kebutuhan sehari-hari pada naik/mahal,” ujarnya.

Padahal Himma sebelumnya sangat mengagung-agungkan Jokowi sebelum menjadi Presiden RI. “Di mana Janji-janji Bapak Jokowi pada saat kampanye pemilihan Presiden RI tahun 2014 sangat mendukung terdakwa dalam kehidupan sehari-hari,” sebut JPU membacakan dakwaannya.

Terdakwa juga menyatakan tidak ada orang lain yang menyuruhnya untuk membuat postingan itu. Seluruh postingan yang ada di akun Facebook-nya dibuat sendiri di rumahnya.

“Akibat dari perbuatan terdakwa yang membuat di dalam akun Facebook Himma Dewiyana akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu,” tutur JPU.

Usai dakwaan tersebut dibacakan JPU, penasihat hukum Himma dari Tim Bantuan Hukum Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Medan langsung menanggapinya. Mereka menyatakan keberatan dan langsung diberi kesempatan menyampaikan eksepsi.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum menyampaikan beberapa dasar keberatan mereka, utamanya terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP. Salah satunya terkait tidak adanya masyarakat yang melapor sebagai korban ujaran kebencian ini. Laporan justru dibuat penyidik.

“Tindakan pelapor yang sekaligus menjadi penyelidik tidak selaras dengan KUHAP,” ucap salah satu penasihat hukum Himma, Rina Melati Sitompul.

Selain itu, tim penasihat hukum juga menyoroti dakwaan yang dinilai tidak memenuhi syarat. “Kami penasihat hukum terdakwa Himma Dewiyana Lubis alias Himma menyatakan surat dakwaan sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” ungkap Rina.

(jw/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar