DJKI Kemenkumham: Masih 14 Permohonan Merek Ikut Protokol Madrid

DJKI Kemenkumham: Masih 14 Permohonan Merek Ikut Protokol Madrid

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham, Molan Karim Tarigan, sosialisasi mendaftarkan merek ke luar negeri memanfaatkan sistem Protokol Madrid, Jumat (20/7)

(rzp/csp)

Jumat, 20 Juli 2018 | 11:05

Analisadaily (Jakarta) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendata, masih banyak masyarakat belum mengetahui cara mendaftarkan merek ke luar negeri memanfaatkan sistem Protokol Madrid.

Indonesia sudah mengaksesi protokol Madrid sejak 2 Oktober 2017. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Molan Karim Tarigan mengatakan, sejak Januari 2018, jumlah permohonan merek masih relatif sedikit.

“Baru sebanyak 14 permohonan. Sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak,” ujar Molan Tarigan, Jumat (20/7).

Molan mengimbau, masyarakat di Indonesia tidak hanya melindungi merek dimilikinya hanya di dalam negeri saja. Melainkan, juga harus meluas hingga ke luar negeri. Sekaligus memanfaatkan sistem Protokol Madrid untuk mendaftarkan merek yang dimiliki ke luar negeri.

“Khususnya para pelaku usaha kecil menengah,” ucapnya.

Bagi pemohon merek ada beberapa syarat yang perlu diketahui. Di antaranya, pemohon sudah memiliki merek terdaftar di DJKI Kemenkumham. Atau pemohon sedang dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek.

Kemudian pemohon warga Negara Indonesia, atau pemohon yang memiliki dosmisili/tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memiliki kegiatan usaha industri/komersial yang nyata di Indonesia.

Setelah syarat di atas terpenuhi, Molan Tarigan melanjutkan, pemohon merek mengisi Formulir MM2 dalam Bahasa Inggris. Formulir juga dapat diunduh di http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol atau di http://www.wipo.int/madrid/en/forms/.

“Nantinya berkas akan dikirimkan ke Biro Internasional di Jenewa Swiss,” tutur Molan.

Prosedur dan Biaya Sistem Protokol Madrid

Pemeriksa Merek, Irnie Mela Yusnita menambahkan, dalam mengisi formulir MM2, pemohon merek dalam pengisian datanya harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional. Atau biasa disebut basic application.

“Kantor KI akan melakukan verifikasi terhadap formulir MM2 ini, bahwa setiap data-data yang di isi dalam formulir MM2 itu harus sesuai dengan basic aplikasinya,” ujarnya.

Lalu setelah dinyatakan lulus verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap. DJKI Kemenkumham akan mengirimkan formulir MM2 tersebut ke Biro Internasional yang di kelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Biro Internasional kemudian akan mengirimkan berkas MM2 tersebut ke negara-negara yang dituju.

Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Erick Christian Fabrian Siagian melanjutkan, selain adanya biaya administrasi yang dibayarkan kepada DJKI Kemenkumham.

Pemohon merek internasional juga dikenakan biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional.

Yaitu berupa basic fee senilai 653 Swiss Franc dan biaya Individual fee dimana nominal biaya tersebut tergantung negara tujuan. “Dan biaya yang tertuang tersebut adalah biaya resmi dari WIPO,” ujarnya.

Adapun untuk mempermudah dalam memperkirakan biaya yang dikeluarkan, pemohon dapat menghitungnya menggunakan fee calculation yang dapat di akses di http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep.

(rzp/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar