Ditjen Imigrasi Investigasi Data 72 Ribu Permohonan Paspor Fiktif

Ditjen Imigrasi Investigasi Data 72 Ribu Permohonan Paspor Fiktif

Jajaran Ditjen Imigrasi rapat hasil investigasi ditemukan data 72 Ribu permohonan paspor fiktif sistem aplikasi antrean paspor, Minggu (7/1)

(rzp/eal)

Minggu, 7 Januari 2018 | 15:58

Analisadaily (Jakarta) - Ditjen Imigrasi telah mengidentifikasikan tingginya permohonan paspor sejak November 2017.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi pada 2017, permohonan paspor mencapai 3.093.000, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000. Kemudian pada 2015 terdapat 2.878.099 orang melakukan permohonan paspor.

Kepala Bagian Humas dan Umum (Kabag Humas) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Agung Sampurno mengatakan, sampai akhir September hingga Desember 2017 terjadi antrean pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Namun demikian, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor sehingga mengganggu masyarakat yang akan mengajukan permohonan online.

"Hasil investigasi menunjukkan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis," kata Agung, Minggu (7/1).

Kemudian, terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif. Sehingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4.000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja.

"Akibatnya berapa pun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo," sambung Agung.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi ini menjelaskan, penyebab peningkatan permohonan paspor adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.  Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor.

"Terlebih sejak aplikasi antrean paspor diujicobakan pada Kanim Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.

Atas hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor, yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa e-KTP dan paspor lama saja.

Kemudian menambah tempat pelayanan, selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018.

Terakhir pada tanggal 29 Desember, Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Sedangkan terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Adapun bagi oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan, dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

"Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden agar Pusat Data Keimigtasian dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk. Dengan adanya integrasi data base ini, maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi," ucap Agung.

"Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu masyarakat juga perlu mengubah perilakunya agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak," tuturnya menambahkan.

(rzp/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar