Ditjen AHU Targetkan Permenkumham Baru Soal EoDB Selesai Akhir Februari

Ditjen AHU Targetkan Permenkumham Baru Soal EoDB Selesai Akhir Februari

Plt. Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, dalam kegiatan finalisasi rancangan Permenkumham baru sebagai Penunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia.

(rel/rzd)

Senin, 26 Februari 2018 | 17:05

Analisadaily (Jakarta) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang memfinalisasi 3 rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham).

Rancangan itu nantinya menjadi dasar bagi Ditjen AHU untuk merancang Permenkumham baru sebagai penunjang kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menuturkan, ketiga Rancangan Permenkumham yang sedang difinalisasikan tersebut memang harus dapat segera diselesaikan.

“Mengingat tujuan dari ketiga rancangan Permenkumham tersebut dapat meningkatkan pelayanan Ditjen AHU bagi publik. Khususnya dalam kemudahan berusaha di Indonesia,” katanya, Senin (26/2).

Cahyo melanjutkan, rancangan Permenkumham yang akan difinalisasi terkait dengan pendaftaran kurator dan pengurus, biaya jasa hukum notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas  bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Serta terkait tata cara pembayaran PNBP atas jasa hukum,” ujarnya.

Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemenkumham, Sarno Wijaya mengatakan, karakteristik kemudahan berusaha adalah percepatan dan penyederhanaan yang membutuhkan kemajuan teknologi sebagai sebuah keharusan.

Maklum, bila menurutnya diperlukan peran teknologi informasi yang menjadi penting untuk mengubah birokrasi yang berbelit-belit dan rawan pungutan liar. Sehingga menjadi transparan, cepat, dan mudah.

“Dengan menghilangkan dimensi ruang dan waktu, serta tanpa tatap muka,” ucap Sarno.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas isi rancangan Permenkumham baru yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, yang direncanakan selesai sebelum akhir Februari 2018.

“Hal ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Koordinator Perekonomian selaku koordinator EoDB Indonesia,” ucap Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen AHU Kemenkumham, Fredy Hendrata.

Sekretaris Ditjen AHU Kemenkumham, Agus Nugroho Yusup menambahkan, dengan dilaksanakannya kegiatan finalisasi rancangan Permenkumham baru mengatur soal EoDB di Indonesia, diharapkan peraturan yang telah disempurnakan itu dapat menunjang peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

“Mengingat peringkat Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga 2017, kita harus terus berupaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” tutur Agus.

Sebelumnya jajaran Ditjen AHU telah menggelar kegiatan Finalisasi 3 Rancangan Permenkumham sebagai Penunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia berlangsung di Aviary Hotel Bintaro, pada 20-23 Februari 2018.

Berikut tiga Permenkumham yang menjadi dasar Ditjen AHU merancang Permenkumham baru sebagai penunjang kemudahan berusaha di Indonesia:

1. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana mengubah sistem pendaftaran kurator dan pengurus yang semula manual menjadi online, dan mendukung penguatan pengaturan kurator dalam resolving insovency EoDB.

2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tarif dan Jasa Notaris untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menurunkan tarif jasa hukum yang dibayarkan kepada Notaris dengan modal dasar Rp 1 miliar saat ini adalah Rp 5.000.000 masih terlalu tinggi bagi EoDB.

3. Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU yang didasari oleh belum ada aturan mengenai pembayaran melalui autodebet (aplikasi YAP), jangka waktu voucher PNBP dan penggunaan aplikasi SIMPADHU untuk BHP, serta belum mengatur terkait PNBP dari luar negeri.

(rel/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar