Dinas PU, DKP, Dishub Diminta Sinergi Atasi Banjir, Sampah, dan Kemacetan

Dinas PU, DKP, Dishub Diminta Sinergi Atasi Banjir, Sampah, dan Kemacetan

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. (FOTO: Istimewa).

(rel/rzd)

Selasa, 5 Maret 2019 | 17:16

Analisadaily (Medan) - Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan bisa melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi lain setiap kali akan melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya.

Dikatakan Wali Kota, sinergi antar instansi dalam pemerintahan sangat penting untuk menghindari terjadinya saling tumpang tindih program, sehingga berakibat inefisiensi anggaran dan kurang efektifnya dampak program tersebut kepada masyarakat.

“Saya harap Dinas PU cepat tanggap dan segera melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang kondisinya kurang baik. Jangan baru bergerak ketika warga telah protes,” kata Eldin dalam pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Hotel Saka Premiere, Jalan Gajah Mada, Medan, Selasa (5/3).

Eldin mencontohkan berita viral tentang protes warga di Sumatera Selatan atas rusaknya infrastruktur jalan dengan cara mandi di kubangan lumpur. Peristiwa itu telah menginspirasi beberapa tempat lain melakukan protes dengan cara yang hampir sama.

“Jadi kita tidak ingin hal yang sama terjadi. Oleh karenanya saya minta seluruh jajaran Dinas PU segera memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang baik!” tegasnya.

Eldin selanjutnya mengungkapkan permasalahan banjir, sampah, dan macet yang merupakan masalah klasik di Kota Medan. Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya dan akan terus melakukan guna mengatasi persoalan tersebut.

Wali Kota menggarisbawahi, ketiga permasalahan klasik itu bukan hanya berkait dengan Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Perhubungan semata. Untuk mengatasinya, ketiga OPD itu harus bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama.

“Melalui Pertemuan ini, saya minta agar Dinas PU dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Perhubungan guna mengatasi persoalan klasik di Kota Medan yakni banjir, sampah dan kemacetan,” ucapnya.

Kadis PU Kota Medan, Isa Ansyari menjelaskan, forum ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam memperoleh balasan dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mendagri No.86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam proses Musrenbang RKPD Kota Medan tahun 2020 dalam hal penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Medan.

“Selain itu adanya forum ini maka perencanaan pembangunan partisipatif dapat lebih diketahui dan diserap untuk dikonsultasikan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Musrenbang tingkat Kota Medan,” terang Isa.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar