Diduga Pengurus Partai, DKPP Periksa Ketua Bawaslu Siantar

Diduga Pengurus Partai, DKPP Periksa Ketua Bawaslu Siantar

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Sepriadison Saragih di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (19/3)

(jw/csp)

Selasa, 19 Maret 2019 | 17:16

Analisadaily (Medan) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Sepriadison Saragih, terkait ikut serta menjadi pengurus partai.

Staf Humas DKPP, Teten Jamaludin menjelaskan, Johan Arifin mengadukan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, Sepriadison Saragih karena diduga terlibat dalam partai politik, yaitu pengurus DPC Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II Periode 2017-2022.

“Hal ini dibuktikan pengadu dari SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022,” kata Teten di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (19/3).

Lebih lanjut Teten menuturkan, dari keterangan Johan, dalam status Facebook atas nama Ilham Sinaga, sekretaris DPC Partai Demokrat Pematang Siantar, dan Erwin Sinulingga, ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Siantar Martoba yang diposting pada 28 Agustus 2017, Teradu hadir di kantor Walikota Pematang Siantar dalam rangka Penyerahan Rekomendasi Wakil Walikota Pematangsiantar oleh DPC Partai Demokrat.

Berdasarkan Pasal 117 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan serta Pengawas TPS harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar calon.

"Dalam hal ini, Teradu diyakini tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar karena terlibat dalam partai politik dalam periode 2017-2022," sambung Teten.

Sepriandison Saragih, membantah bila ia pernah ikut partai politik. Ia bukanlah pengurus partai politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keberatan dan disebut sebagai pengurus partai DPC Demokrat Kota Pematang Siantar tanggal 6 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar.

"Saya tidak pernah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai pengurus Partai Politik Demokrat Kota Pematang Siantar dan hubungan komunikasi yang pernah saya lakukan sebelum surat keberatan disampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat adalah hanya hubungan profesional sebagai advokat dan dosen," ujarnya.

Sepriandison mengungkapkan, dalam surat balasan Partai Demokrat Kota Pematang Siantar nomor 22/DPC-PD/PS/X/2017 tanggal 6 Oktober 2018 menyebutkan, ia bukanlah pengurus partai Demokrat.  Hubungannya dengan Partai Demokrat hanya hubungan keprofesionalan. Ia mengaku sebagai konsultan hukum Partai Demokrat.

"Adapun, namanya saya tercantum dalam SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor 174/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 adalah error in persona. Pasalnya,  dalam SK tercantum namanya adalah Sepriandi Saragih. Sedangkan nama saya dalam KTP adalah Sepriandison Saragih," ungkapnya.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar