Dewan Pers Siap Meninjau Kebijakan Kominfo Asahan

Dewan Pers Siap Meninjau Kebijakan Kominfo Asahan

Sejumlah awak media bertemu Kadis Kominfo Asahan

(rel/eal)

Selasa, 12 Desember 2017 | 14:20

Analisadaily (Asahan) - Pemerhati pers Sumatera Utara, Ronny Simon, mengaku akan melakukan peninjauan terhadap kebijakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Asahan. Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan semangat pers yang bebas dan netral.

"Terus terang saja yang lebih berhak menindak wartawan yang menerima dana APBD dari Diskominfo adalah pimpinan perusahaannya. Sebab pimpinan perusahaan lebih punya tanggung jawab dan ditambah lagi wartawan yang menerima uang berita tersebut tidak lagi bisa untuk netral atau menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol," ujar Ronny.

Ronny Simon yang dikenal sebagai wartawan senior itu menambahkan, Dewan Pers juga siap menyebarkan brosur yang di dalamnya terdapat imbauan agar wartawan tidak menerima dari narasumber.

Dia juga berpesan melalui wartawan yang mengonfirmasinya agar menyampaikan kepada rekan-rekan awak media di Asahan agar menghindari kerjasama yang seperti itu.

Seperti diketahui, kerjasama antara wartawan dengan Diskominfo Asahan masih terus berlangsung hingga saat ini. Ironisnya, wartawan diarahkan memberitakan hal-hal yang baik dari program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Sebaliknya, wartawan yang bekerjasama tersebut juga diarahkan agar tidak mengekspos berita-berita berbau kritik yang justru menghilangkan fungsinya sebagai sosial kontrol.

Salah seorang wartawan di Asahan, Frangky Simarmata, mempertanyakan kebijakan Kepala Dinas Kominfo Asahan, Rahmad Hidayat, terkait kerjasama antara wartawan dengan Pemkab Asahan di bidang pemberitaan yang dibayar menggunakan APBD Asahan.

Dia pun meminta kepada aparatur pemerintah dalam hal ini Inspektorat supaya mengingatkan pihak-pihak terkait seperti Diskominfo Asahan. Sebab ada dugaan pelanggaran dengan cara seperti itu.

"Diminta juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut untuk turun ke Asahan agar melakukan audit anggaran Diskominfo yang mengalokasikan anggaran untuk kerjasama sebesar Rp 3,7 miliar per tahun," ujar Frangky, Selasa (12/12).

(rel/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar