Datangi DPRD Sumut, Ratusan Massa Minta Perppu Ormas Dibatalkan

Datangi DPRD Sumut, Ratusan Massa Minta Perppu Ormas Dibatalkan

RDP Ormas Islam dengan Komisi A DPRD Sumut, Jumat (18/8).

(jw/rzp)

Jumat, 18 Agustus 2017 | 18:18

Analisadaily (Medan) - Ratusan massa Forum Islam Bersatu (FIB), Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU), dan Ormas Islam lainnya mendatangi Gedung DPRD Sumut mendesak agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dibatalkan atau dicabut.

Koordinator FIB, Irwan Said Batubara mengatakan, mereka mendesak agar DPR-RI membatalkan Perppu tersebut. Menurut mereka, Perppu mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator represif dan otoriter.

"Tidak ada alasan yang bisa diterima dari terbitnya Perppu itu. Semestinya pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan terhadap hukum. Bukan justru menghindari dan seolah merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah Ormas, lalu membuat peraturan baru untuk membubarkannya dengan jalan pintas," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi A DPRD Sumut, Jumat (18/8).

Secara substansial, Irwan menegaskan, dengan diterbitkannya Perppu tersebut maka akan membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh, dan menindak Ormas tanpa ada ruang untuk membela diri.

"Hanya karena alasan yang bertentangan dengan Pancasila, terus pemerintah langsung menerbitkan. Ini sungguh tidak masuk di akal," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Qodri Marpaung menjelaskan, Perpuu merupakan keputusan dari pusat dan tidak menjadi otoritas pihaknya. Namun, semua aspirasi dari organisasi masyarakat yang menjadi tuntutan dalam aksi ini akan disampaikan ke DPR-RI.

"Secara kelembagaan apa yang dilakukan umat ini sah secara konstitusi dan undang-undang. Jadi, semua aspirasi yang disampaikan itu akan kita teruskan, dengan harapan pemerintah pusat, DPR-RI agar menindaklanjuti," sebutnya.

"Sesuai dengan keinginan masyarakat agar gerakan-gerakan ini tidak semakin menjadi gejolak sosial di tengah masyarakat," lanjutnya.

Syamsul menambahkan, segala aspirasi dan tuntutan ini akan segera mungkin disampaikan langsung ke pusat. "Semua tuntutan ini kami simpulkan, akan kami kirim langsung ke Sekretaris Negara agar diteruskan ke Presiden," tambahnya.

Setelah selesai RDP antara perwakilan organisasi Islam dengan Komisi A DPRD Sumut, selanjutnya massa aksi membubarkan diri dengan damai dan tertib.

(jw/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar