Dana Untuk Hibah Sumut Mencapai Rp 890 Miliar

Dana Untuk Hibah Sumut Mencapai Rp 890 Miliar

Kabiro Bina Sosial dan Kemasyarakatan Setdaprovsu, Muhammad Yusuf, usai rapat erkait dana hibah untuk Sumut, Selasa (22/8)

(ns/eal)

Selasa, 22 Agustus 2017 | 20:56

Analisadaily (Medan) - Kepala Biro (Kabiro) Bina Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Utara, Muhammad Yusuf menyatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima ribuan proposal yang mengajukan permohonan dana hibah.

Binsos sendiri menganggarkan Rp 890 dana hibah untuk Sumut yang dimasukan dalam APBD.

Namun menurutnya, untuk periode tahun ini Pemerintah Provinsi Sumut akan lebih selektif dalam melakukan verifikasi untuk meloloskan permohonan hibah tersebut. Karena bantuan hibah, khususnya untuk rumah ibadah sangat berpotensi bermasalah dengan hukum.

"Kami tidak mau kembali terulang pengalaman tahun 2014, dimana cukup banyak penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan akhirnya berakhir menjadi persoalan hukum," kata Yusuf di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (22/8).

Dari sejumlah temuan hibah yang menjadi kasus hukum, 667 kasus diantaranya permohonan rumah ibadah yang hingga saat ini tidak jelas pertanggungjawaban anggarannya.

Setelah dilakukan rangkaian proses verifikasi untuk penerima hibah tahun ini, dia menyampaikan kemungkinan yang dinyatakan lolos sebanyak 900 proposal.

Sementara jumlah anggaran untuk pengalokasian dana hibah yang akan dibahas di DPRD Sumut, sambung Yusuf, sebesar Rp 890 miliar dengan jumlah Rp 53 miliar untuk permohonan perbaikan rumah ibadah.

"Untuk pengalokasian hibah tahun ini, kita buka kembali ke titik nol. seluruh proses verifikasinya harus tegas dan jelas dan benar-benar dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan penerima hibah agar tidak lagi menjadi persoalan hukum," ucapnya didampingi Kabag Pemsos Biro Bimkesos, HM Yakub Hasibuan, dan Kepala Biro Humas Pemprov Sumut, Ilyas Sitorus.

Menurut Yusuf, untuk permohonan proposal bantuan hibah yang kemungkinan akan diakomodir dalam APBD Sumut, sudah dapat dipastikan telah lolos verifikasi dan tinggal menunggu keluarnya SK Gubernur.

Adapun bagian dari proses verifikasi tersebut, hibah tidak boleh diberikan untuk satu penerima setiap tahun, serta memiliki badan hukum yang terdaftar.

Setelah proses berkas dinyatakan lolos, tim akan turun ke lapangan melihat status lahan untuk bangunan yang akan mendapat kucuran dana hibah.

"Jangan sampai status lahan ternyata bersengketa. Jadi legalitasnya harus jelas," ujarnya.

Tahapan selanjutnya pihak Pemprov Sumut baru memberikan rekomendasi ke DPRD Sumut untuk kemudian dibahas dalam persidangan yang melibatkan tim TAPD yang diketuai Sekdaprov Sumut.

"Jadi tahapan akhirnya bukan di Biro Binsos, namun dari hasil persidangan TAPD. Disitu baru dikeluarkan rekomendasi siapa yang berhak mendapatkan dana hibah," tandasnya.

(ns/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar