Dana Pendampingan Diperlukan Untuk Pengembangan Perpustakaan

Dana Pendampingan Diperlukan Untuk Pengembangan Perpustakaan

Stakeholder Meeting Provinsi dan Kabupaten di Sumut yang digelar kerja sama Perpusnas RI dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu di Medan, Rabu (11/9)

(rzp/eal)

Rabu, 11 September 2019 | 21:11

Analisadaily (Medan) - Pustakawan Ahli Utama, Dedi Junaedi menegaskan, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial akan terus berlanjut karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

Tetapi agar ke depan tercipta kemandirian, maka perlu dana pendampingan untuk pengembangan perpustakaan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

"Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui kepala daerah harus menganggarkan untuk bidang perpustakaan sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2020," kata Dedi saat memberikan pengarahan pada Stakeholder Meeting Provinsi dan Kabupaten di Sumut yang digelar kerja sama Perpusnas RI dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, di Hotel Grand Inna Medan, Jalan Balaikota, Medan, Rabu (11/9).

Menurutnya, anggaran perpustakaan sebenarnya sudah dianggarkan tetapi kalau bisa lebih dan ada peningkatan selaras dengan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berdampak kepada masyarakat sesuai dengan program yang dicanangkan presiden.

"Dengan adanya regulasi ini kita harapkan lebih meningkat. Ini salah satu upaya. Mulai 2018 cantolan kita perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan sudah masuk di program Bappenas maka seyogyanya gubernur, bupati dan walikota menindaklanjuti," harapnya.

Kabupaten/kota diharapkan membuat anggaran pendamping, sehingga ke depan betul-betul terwujud masyarakat Indonesia cerdas pada 2024.

"Program ini akan dilanjutkan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 program salah satu mengakhiri kemiskinan," ucapnya.

Dedi Junaedi yang terus memantau pelaksanaan Stakeholder Meeting Provinsi dan Kabupaten di Sumut sangat senang melihat antusias Pemprovsu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, dan sejumlah stakeholder yang berkomitmen untuk membentuk tim sinergi tingkat provinsi dan dalam pertemuan terjadi sinergi antara lembaga satu dengan lembaga lain.

Dedi meminta agar semua kegiatan perpustakaan yang memiliki manfaat kepada masyarakat dipublikasikan melalui media sehingga masyarakat mengetahui program-program perpustakaan.

Pelaksana Tugas Sekdaprovsu, Fitrius mengatakan, melalui stakeholder meeting ini terbangunlah sinergi baik nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seperti untuk pendanaan, sumber daya manusia untuk perpustakaan belum memadai.

Untuk itu, semua lapisan masyarakat, stakeholder seperti para pengusaha, BUMN, jurnalis, penggiat literasi, secara masif ikut membantu dan turut membangun cinta perpustakaan.

"Kalau sudah cinta perpustakaan, rajin membaca, cerdas, dan semoga ke depan terjadi kesejahteraan. Pemprovsu tentunya akan membantu baik dari APBD provinsi, kabupaten/kota. Kepada kepala dinas perpustakaan untuk menyampaikan kepada kepala daerah masing-masing bagaimana pentingnya perpustakaan. Ini semua tidak jauh dari pendidikan karena mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya perpustakaan," katanya.

Tercipta sinergi pelaksanaan Stakeholder Meeting Provinsi dan Kabupaten di Sumatera berhasil membentuk tim sinergi provinsi terdiri dari berbagai elemen mulai dari perpustakaan, Bappeda, TP PKK, komunitas, unsur taman bacaan dan juga pers. SK tim sinergi nantinya akan disahkan oleh gubernur.

Sejumlah elemen seperti Kampung Dongeng, Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara, Taman Bacaan dan lainnya telah membangun sinergi untuk peningkatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi social di setiap kabupaten/kota.

(rzp/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar