Cegah Korupsi, Kepala Proyek Waskita Karya Wajib Serahkan LHKPN ke KPK

Cegah Korupsi, Kepala Proyek Waskita Karya Wajib Serahkan LHKPN ke KPK

Director of Human Capital Management & System Development Waskita Karya, Hadjar Seti Adji

(rel/rzd)

Rabu, 17 Juli 2019 | 21:45

Analisadaily (Jakarta) - Waskita Karya mendukung penuh imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar BUMN maupun swasta berkomitmen mencegah terjadinya penyimpangan.

Karena itu, perusahaan pelat merah berkode emiten WSKT tersebut selalu taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dengan tepat waktu.

Director of Human Capital Management & System Development Waskita Karya, Hadjar Seti Adji mengatakan, pihaknya menjadi salah satu perusahaan BUMN yang paling taat dalam menyerahkan LHKPN, baik dari segi jumlah peserta maupun ketepatan melaporkan.

"Kita sebagai salah satu perusahaan BUMN yang paling taat melaporkan LHKPN. Mulai dari level Direksi, hingga kepala proyek, yang keseluruhan berjumlah hingga 306 personel," kata Hadjar, Rabu (17/7).

Dijelaskannya, dalam penyampaian LHKPN tahun 2018 untuk seluruh personil tersebut, Waskita Karya juga mencapai target 100% tepat waktu. Ini jadi bukti nyata bahwa mereka terus berupaya mendukung budaya anti korupsi.

"Hal ini tak lepas dari pengamatan KPK," ujarnya.

Pada 1 April lalu, KPK mengapreasiasi 215 institusi yang memiliki tingkat kepatuhan hingga 100 persen dalam penyerahan LHKPN. Salah satunya adalah Waskita Karya. Perusahaan pelat merah ini dinilai patuh melaporkan harta kekayaan pejabatnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan KPK, yakni 31 Maret 2019.

Perlu diketahui, instansi yang memiliki tingkat kepatuhan LHKPN sempurna tersebut terdiri dari 13 lembaga setingkat kementerian, 65 lembaga DPRD tingkat kabupaten dan kota, 90 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Kemudian 47 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun Waskita Karya masuk sebagai lembaga dengan tingkat pelaporan LHKPN tertinggi, untuk kategori BUMN.  

Ditegaskan Hadjar, Waskita Karya berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

"Kita selalu memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Hadjar menegaskan.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar