Catatan Ombudsman, Layanan Rumit dan Menyusahkan Masyarakat

Catatan Ombudsman, Layanan Rumit dan Menyusahkan Masyarakat

Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Senin (7/1)

(jw/csp)

Senin, 7 Januari 2019 | 12:45

Analisadaily (Medan) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mencatat,  ada beberapa pelayanan krusial karena pelayanannya selama ini sangat rumit, sulit dan menyusahkan masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar menyampaikan, pelayanan yang dimaksud yakni pelayanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kesejahteraan sosial, layanan perizinan dan layanan dalam mengakses keadilan.

“Kondisi seperti ini terus berulang meski sudah sering disoroti. Sementara, upaya perbaikan layanan yang dilakukan para penyelenggara, belum memberi hasil yang signifikan. Terbukti, layanannya masih dikeluhkan dan dilaporkan ke Ombudsman," kata Abyadi, Senin (7/1).

Substansi yang dikeluhkan masyarakat soal standar pelayanan yang tidak ada. "Meski ada juga unit layanan yang sudah memiliki dan mempublis standar layanan, tapi masalahnya tidak diaplikasikan atau tidak diterapkan dalam penyelenggaraan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Abyadi, yang sering disampaikan masyarakat adalah ketidakkonsistenan penerapan standar waktu layanan. Dalam proses pengurusan KTP dan Adminduk lainnya misalnya, masih sering disampaikan ke Ombudsman.

“Misalnya, ada yang mengurus e-KTP tidak siap kendati sudah berbulan-bulan proses pengurusannya. Ini masalah yang sangat menyulitkan masyarakat. Dan, masalah seperti ini sering disampaikan ke Ombudsman," ungkapnya.

Abyadi sendiri pun mengaku bingung mengapa begitu sulit melakukan perbaikan layanan pengurusan e-KTP dan Adminduk lainnya. Padahal, Dirjen Kemendagri selalu mengatakan, blangko e-KTP tidak masalah lagi. Stok selalu ada.

"Apa benar terkendala jaringan? Masa di zaman teknologi sekarang ini masih terkendala jaringan? Saya kira, ini perlu jadi perhatian serius Pak Walikota," tuturnya.

Ombudsman juga berharap, agar seluruh penyelenggara pelayanan publik menjadikan tahun 2019 sebagai momentum untuk memperbaiki pelayanan publik.

"Bangun komitmen bersama di seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, mulai dari pimpinan hingga ke bawah untuk memperbaiki layanan. Mudahkan urusan masyarakat, hentikan pungli dan korupsi," tegas Abyadi.

(jw/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar