CAT 2018: Program Infrastruktur Jadi Lahan Korupsi

CAT 2018: Program Infrastruktur Jadi Lahan Korupsi

Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SAHdaR) menyampaikan hasil pemantauan kasus korupsi, Kamis (27/12)

(rel/csp)

Kamis, 27 Desember 2018 | 22:19

Analisadaily (Medan) - Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SAHdaR) mencatat, sepanjang tahun 2018, program pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi arena paling banyak dikorupsi.

Fenomena ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kasus korupsi infrastruktur yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan pemantauan persidangan di Pengadilan TIPIKOR PN Medan, terdapat 79 kasus korupsi yang dituntut Penegak Hukum. Kasus korupsi infrastruktur menduduki posisi pertama dengan jumlah total 37 kasus atau sebesar 30 persen dari keseluruhan kasus.

Apabila dianalisis lebih lanjut, 37 kasus tersebut di antaranya korupsi pembangunan jalan 16 kasus, korupsi pembangunan gedung 8 kasus, korupsi pembangunan sarana dan prasarana seperti lampu jalan 7 kasus, korupsi pada pembangunan drainase 3 kasus, dan masing-masing 1 (satu) kasus pada pembangunan jembatan dan perumahan rakyat.

“Dari  37 kasus ini, 20 kasus terjadi di arena kerja Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga, Dinas Pekerjaan Umum menjadi satuan kerja nomor 1 paling rawan terjadi kasus korupsi di tahun 2018,” Koordinator Eksekutif SAHdaR, Ibrahim, Kamis (27/12).

Satuan Kerja lain yang tercatat memiliki kerentanan yang sama yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan jumlah 7 kasus. Hal ini menjadikan tiga sektor tersebut jadi arena korupsi yang paling tinggi di pembangunan infrastruktur, dan berbagai macam modus, terbanyak adalah mark up pada proses Pengerjaan Barang dan Jasa, dan melalui suap Kepala Daerah.

“Adapun dari 79 kasus yang disidangkan selama 2018, masih didominasi kasus mark up pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebesar 42 kasus, penyalahgunaan anggaran 12 kasus, dan penggelapan 2 kasus,” sambungnya.

Di tahun 2018 jumlah kasus korupsi yang disidangkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 66 kasus. Menariknya di tahun ini terjadi perubahan modus kasus korupsi, karena terjadi peningkatan fenomena kasus suap dan pungli dalam 2 tahun terakhir.

Data yang ada di 2016 hanya ada 3 kasus sejenis, namun dalam waktu 2 tahun terakhir terjadi lonjakan hingga menembus angka 23 kasus. Sibolga menjadi daerah dengan kasus korupsi terbanyak dengan total 14 kasus, dan jumlah kerugian Rp. 9.209.812.

Di posisi kedua Kota Medan dengan 6 kasus, total kerugian Rp. 22.097.343.235, dan ketiga Serdang Bedagai 5 kasus dengan total kerugian Rp 2.817.665.122.

Pelaku yang terjerat korupsi di tahun 2018 mencapai angka 135 orang, dengan pelaku terbesar adalah Aparatur Sipil Negara sebanyak 79 orang, Kepala Dinas sebanyak 19 orang, pihak swasta yang menjadi rekanan sebanyak 31 orang dan Kepala Daerah sebanyak 2 orang.

“Catatan kami dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah ada 18 orang Kepala Daerah yang tersandung kasus korupsi, terbanyak berkaitan dengan suap, izin dan mark up di projek pembangunan infrastruktur,” tambah Ibrahim.

Masih kata Ibrahim, nilai kerugian yang timbul akibat kasus korupsi di tahun ini mencapai angka Rp 192.845.956.077. Sedangkan nilai suap dan pungutan liar mencapai angka Rp 50.120.600.000.

(rel/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar