Cari Solusi Sari Rejo, Pemprovsu Koordinasi Dengan Forkopimda

Cari Solusi Sari Rejo, Pemprovsu Koordinasi Dengan Forkopimda

Pemprovsu menerima perwakilan masyarakat Sari Rejo, Senin (21/1)

(jw/eal)

Senin, 21 Januari 2019 | 21:27

Analisadaily (Medan) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerima aspirasi masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (21/1).

Dalam pertemuan itu Pemprovsu akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai pihak untuk mencari solusi persoalan tanah masyarakat Sari Rejo.

Asisten Pemerintahan Provsu, Jumsadi Damanik, menerima aspirasi pengunjuk rasa dan segera melaporkannya kepada Gubsu, Edy Rahmayadi.

"Setelah pertemuan ini, saya akan lapor kepada Gubernur. Setelah menemukan masalahnya, baru nanti kita akan koordinasi dengan Forkopimda terkait, dengan Lanud dan Menkeu, sebenarnya masalahnya ada dimana, kemudian kita akan carikan solusinya," kata Jumsadi saat menerima perwakilan masyarakat Sari Rejo.

Pemprovsu juga akan memastikan tanah tersebut masuk ke dalam aset negara atau tidak. Karena menurut Jumsadi, akan lebih mudah jika tanah tersebut tidak masuk dalam buku aset negara.

"Tapi kalau dia masuk dalam aset negara, baru itu harus dihapuskan, yang penting ke solusi dulu. Jika katanya sudah ada pengukuran berarti sudah ada progresnya, berarti ada proses yang belum selesai oleh Kanwil BPN," ujarnya.

Usai pertemuan, Jumsadi dan beberapa pimpinan OPD Pemprovsu juga menemui massa pendemo yang sudah menunggu di luar Kantor Gubsu. Kepada massa, Jumsadi mengimbau agar mendukung dan memberi doa kepada Gubsu Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Gubsu mohon dukungan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara win-win solution, baik bagi masyarakat, baik pula bagi Pemprovsu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu, yang mewakili pengunjuk rasa menyampaikan bahwa masyarakat Sari Rejo meminta dukungan Edy Rahmayadi sebagai pimpinan tertinggi di Sumut untuk menyelesaikan persoalan tanah yang mereka alami sejak lama.

Diharapkan Gubsu segera memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia agar lahan warga segera dihapus dari daftar aset negara.

"Kami harap Gubernur sebagai kepala daerah bisa menginisiasi bersama instansi terkait untuk pelepasan pencatatan tanah di Menkeu. Agar Gubernur bersama-sama pergi menjumpai Presiden RI supaya pelepasan itu bisa dilakukan," tuturnya.

Pahala menyampaikan, masyarakat Sari Rejo berhak mendapatkan status yang jelas atas tanah mereka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.229 K/Pdt/1991, tanggal 18 Mei 1995.

"Atas putusan tersebut warga berhak menempati tanah tersebut," ungkap Pahala.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar