Buruh Desak Gubernur Sumut Revisi UMP 2019

Buruh Desak Gubernur Sumut Revisi UMP 2019

Unjuk rasa buruh, Selasa (6/11).

(jw/rzd)

Selasa, 6 November 2018 | 13:33

Analisadaily (Medan) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) yang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen.

Salah satu koordinator aksi, Amin Basri mengatakan, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PP nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan telah berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pekerja atau buruh.

"Penetapan ini bertentangan dengan UUD 1945 nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh," kata Amin dalam orasinya, Selasa (6/11).

Amin juga mengungkapkan, UMP yang ditetapkan Gubernur Sumut sangat membuat para pekerja dan buruh kecewa. Bahkan ereka menilai, dalam penetepan UMP ada permainan antara mafia pengupahan.

"Kami meminta Gubsu, Edy Rahmayadi, merevisi UMP tersebut. Kami juga kecewa dengan Gubsu karena adanya kartel dan mafia upah murah," jelasnya.

Amin juga menjelaskan, saat ini UMP di Sumut jauh lebih kecil dari Jakarta. "Jakarta UMP saat ini sebesar Rp 3,9 juta, sementara di Sumut hanya Rp 2,3 juta. Layaknya di Sumut itu adalah Rp 2,9 juta," jelasnya.

Dalam aksi tersebut, APBD-SU juga menyatakan sikap untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, meminta Gubsu untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Mereka juga menolak formula kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dan meminta agar struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib dilaksanakan, terutama bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun.

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar