BPP Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Sumut

BPP Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Sumut

Ketua BPP Prabowo-Sandi, Gus Irawan.

(jw/rzd)

Senin, 20 Mei 2019 | 21:07

Analisadaily (Medan) - Menangnya pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Sumatera Utara ditanggapi Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPP menolak Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

‎"Pelaksanaannya sudah cacat dari awal. Bagaimana mau kita akui," kata Ketua BPP Prabowo-Sandi, Gus Irawan, kepada wartawan, Senin (20/5).

Menurut Gus Irwan, pihaknya ‎dan para saksi diinstruksikan tidak meneken hasil rekap dan menyuruh seluruhnya menarik diri dari proses rekapitulasi pada rapat pleno KPU Sumut. Kecurangan lain yang ditemukan BPP adalah saat pencoblosan ternyata banyak yang tidak menerima formulir C-6 (undangan memilih) padahal sudah terdaftar di DPT.

"Saat mereka datang tanpa C-6, disuruh datang jam 12.00 WIB. Saat datang jam 12.00 WIB malah petugas menyatakan surat suara sudah habis," ucap Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut.

"Untuk memantau kecurangan BPP sebenarnya sudah membuat program dengan mentrace C1. Kami sudah mentrace 26 ribu-an TPS. Setidaknya dari hampir 4.000 TPS yang kami trace muncul kekeliruan dan kesalahan," sambungnya.

Gus Irawan juga menyebutkan dalam UU dijelaskan bahwa satu TPS hanya boleh maksimal 300 pemilih tapi dari pantauan BPP ternyata ada TPS yang surat suaranya lebih 100.‎ "Padahal ketika warga yang tak dapat C-6 datang mereka bilang habis. Sesuai ketentuan harusnya Surat suara itu disiapkan sejumlah Pemilih ditambah 2 persen dari DPT," jelasnya.

Selain itu, dari hasil trace pihaknya ditemukan banyak sekali TPS yang memiliki kertas suara melebihi dari ketentuan perundangan. ‎"Lalu kami teliti lagi form C-1. Di situ dijelaskan ada tiga jenis data pemilih yaitu daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan DPK (daftar pemilih khusus)," ujar Gus Irawan.

Diungkapkannya, pada awalnya pemilih terdaftar tidak ada yang masuk DPK, tapi setelah pencoblosan ada DPK hingga 84 orang. "Ini, kan terindikasi kecurangan. Lalu yang datang tanpa form C-6 mereka sebutkan surat suara sudah habis," sebutnya.

Bukti lain yang membuat Gus Irawan dan BPP Sumut menolak rekap KPU adalah kecurangan-kecurangan yang dibuktikan dengan video lalu viral. Misalnya perampasan C-1 oleh aparat desa yang didalam ada oknum polisi.

"Ini viral, namun yang ditangkap adalah orang yang memviralkannya. Bukan pelaku. Ibaratnya kalau ada pencuri, yang ditangkap itu orang yang melaporkan. Pencurinya tak diproses," ungkapnya.

Bahkan formulir DA-1 (rekap di kecamatan) pun ada banyak versi, versi A, versi B dan nanti finalnya beda lagi. ‎Kecurangan ini terstruktur, sistematis dan massif. "Begitu banyak kecurangan terjadi. Bahkan yang kacau itu termasuk di Humbahas. Setelah selesai pleno dan hasil rekap rampung, ada warga protes ke Bawaslu," tutur Gus Irawan.

Lalu Bawaslu perintahkan rekapitulasi ulang sehingga hasil akhirnya yang diterima. "Padahal dalam aturan tidak ada pleno ulang terutama diinisiasi Bawaslu untuk mengubah hasil final perhitungan suara," jelasnya.

"Soal situng KPU juga bermasalah. Bagaimana mungkin suara yang diinput lebih dulu dari daerah jauh. Misalnya kita lebih cepat mengetahui hasil Pilpres di Nias daripada Medan. Secara logika mana daerah yang lebih mudah terjangkau," sambungnya.

Menurutnya, Situng KPU itu abal-abal. Bagaimana itu di sebut sistem, karena input apa saja Situng terima. "Padahal ketentuan sudah membatasi TPS itu maksimum 300 pemilih. Faktanya banyak surara yg di input ke 01 diatas seribuan Situng tetap terima," sebut Gus Irawan.

Gus Irawan menegaskan bahwa BPP Sumut berkesimpulan penyelenggara tidak independen, aparat ikut main,  pengawas yang tupoksinya untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan dan peraturan pun kurang berfungsi.

"Bayangkan pleno KPU Sumut baru selesai hari ini. Bahkan yang paling lama itu Medan dan Deli Serdang yg harusnya SDM nya lebih mumpuni. Ditengarai setiap delay waktu itu ada upaya kecurangan. Jawa Barat yang pemilihnya 3 kali Sumut pun sudah pleno minggu lalu. Pokoknya kami tolak hasil rekap KPU Sumut karena sudah cacat sejak awal," pungkas Gus Irawan.

Untuk diketahui bahwa r‎ekapitulasi penghitungan suara itu yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara berlangsung hingga Minggu (19/5) malam. Dimana, hasilnya untuk Pilpres, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 3.936.515 suara atau 52,32 persen, unggul dari pasangan Prabowo-Sandi yang hanya memperoleh 3.587.786 suara atau 47,68 persen.

(jw/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar