BPHN Kemenkumham Hadirkan Aplikasi Pengukuran Kualitas Layanan OBH

BPHN Kemenkumham Hadirkan Aplikasi Pengukuran Kualitas Layanan OBH

Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menjelaskan, bahwa Aplikasi Indeks Kinerja OBH dicanangkan menjadi solusi bagi pengukuran kualitas Layanan Bantuan Hukum, di hadapan Tim Panel Independen KemenPan-RB, Senin (9/7). (Foto: Istimewa)

(rel/rzd)

Senin, 9 Juli 2018 | 19:08

Analisadaily (Jakarta) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menciptakan aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Kepala BPHN Kemenkumham, Enny Nurbaningsih menjelaskan, aplikasi Indeks Kinerja OBH dicanangkan menjadi solusi bagi pengukuran kualitas Layanan Bantuan Hukum.

“Proses kuantifikasi kualitas layanan berdasarkan indeks pada aplikasi ini sangat berbeda dengan metode pengawasan sebelumnya,” ujarnya, Senin (9/7).

Aplikasi Indeks Kinerja OBH diciptakan karena peningkatan jumlah penerima bantuan hukum yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Enny menjelaskan, diperlukan sebuah instrumen untuk menilai kualitas layanan bantuan hukum.

Aplikasi Indeks Kinerja OBH, sebelumnya merupakan pengembangan dari aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).

Dikeluarkannya aplikasi Indeks Kinerja OBH menjadi inovasi yang secara akurat menggambarkan spektrum kualitas pemberian layanan bantuan hukum dengan menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan bantuan hukum.

“Sebagaimana PP 42/2013 dan Permenkumham 63/2016 jo. Permenkumham 10/2015 antara lain layanan bantuan hukum berdasar perspektif kepuasan klien, integritas, pengetahuan prosedur hukum yang dijalani serta informasi bantuan hukum,” ucapnya.

Inovasi aplikasi Indeks Kinerja OBH telah direplikasi dalam beberapa forum internasional, yakni 2nd International Conference on Legal Aid in Criminal Justice System Buenos Aires di Argentina pada 2016, 6th Asia Pro Bono Conference dan Legal Empowerment Workshop di Kuala Lumpur 2017, dan International Seminar on Criminal Legal Aid di Guangdong-Guangzhou 2018 ini.

Enny mengungkapkan, aplikasi Indeks Kinerja OBH sedang memasuki tahap wawancara dan presentasi untuk menyaring menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Bertujuan agar para penyelenggara pelayanan publik memiliki jiwa kompetitif dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menjelaskan, bahwa Aplikasi Indeks Kinerja OBH dicanangkan menjadi solusi bagi pengukuran kualitas Layanan Bantuan Hukum, di hadapan Tim Panel Independen KemenPan-RB, Senin (9/7).

Kepala BPHN Kemenkumham Enny Nurbaningsih menjelaskan, bahwa Aplikasi Indeks Kinerja OBH dicanangkan menjadi solusi bagi pengukuran kualitas Layanan Bantuan Hukum, di hadapan Tim Panel Independen KemenPan-RB, Senin (9/7). (Foto: Istimewa)

Sedangkan untuk tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini adalah Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Inovasi ini secara akurat menggambarkan spektrum kualitas pemberian layanan bantuan hukum karena menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PP 42/2013 dan Permenkumham 63/2016 jo Permenkumham 10/2015,” ungkapnya.

Kepala BPHN Kemenkumham ini menambahkan, beberapa instansi dari beberapa Negara telah datang ke BPHN untuk mempelajari implementasi bantuan hukum di Indonesia, yakni Thailand, Vietnam, Nepal dan Myanmar.

“Secara Nasional, replikasi dilakukan melalui workshop, antara lain Rapat Kerja Admin Sidbankum 2017 di Jakarta,” tandasnya.

Aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (Foto: Istimewa)

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar