BKD Langkat Terindikasi Rawan Pungli

BKD Langkat Terindikasi Rawan Pungli

llustrasi (Berita Sebelas)

(rel/eal)

Selasa, 12 September 2017 | 15:20

Analisadaily (Langkat) - Sejak digulirkannya program pengusulan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan penetapan Pensiun Secara Otomatis (PPO) tahun 2015, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan memangkas sejumlah dokumen persyaratan administratif pengusulan KPO dan PPO untuk meminimalisasi alur panjang dalam lingkup kepegawaian.

Kebijakan tersebut merupakan komitmen BKN dalam mereformasi birokrasi sistem pelayanan kepegawaian dan upaya mendorong capaian e-Government, sehingga setiap pegawai tidak lagi dipersulit dengan persyaratan berkas yang rumit tiap kali berurusan dengan administrasi kepegawaiannya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh BKN untuk memudahkan setiap PNS dalam mengajukan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) reguler dan usulan penetapan pensiun. Kebijakan BKN ini tentunya sangat baik dalam upaya memperkecil terjadinya pungutan liar (pungli). Namun hal itu masih perlu mendapat dukungan dan pengawasan secara menyeluruh. Karena di berbagai daerah masih ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terindikasi melakukan upaya-upaya pungli.

Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan Langkat (Formadikla) memaparkan indikasi terjadinya pungli di lingkup BKD Kabupaten Langkat.

"Kami mendapat laporan bahwa di BKD Kabupaten langkat masih terjadi dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalamnya," ujar Ketua Formadikla, Tri Fajar, Selasa (12/9).

"Laporan dari beberapa PNS bahwa untuk mengurus berkas kenaikan pangkat, mereka diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi yang sebenarnya tidak jelas peruntukannya," sambung Fajar.

Lebih jauh Fajar mengungkapkan, dugaan pungli di BKD Langkat tidak hanya dialami PNS ketika akan mengurus berkas kenaikan pangkat, namun juga saat berkas kenaikan sudah selesai atau saat pengambilan SK kenaikan pangkat.

"Laporan yang kami terima untuk mengambil SK kenaikan pangkat, PNS diharuskan membayar sekitar Rp 100.000 sampai 1.000.000. Kami dalam waktu dekat akan melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan pungli ini. Hal itu bagi kami sangat meresahkan karena seharusnya PNS tidak lagi mengalami pungli, karena ini akan merusak upaya reformasi birokrasi di lingkungan PNS," kecamnya.  

Fajar menilai, dugaan praktik pungli tersebut sangat merugikan PNS di Kabupaten Langkat yang harusnya bisa bekerja melayani masyarakat dengan cepat dan tanpa pungli.

(rel/eal)

Tags :

#Pungli #BKD #PNS

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar