Besok, Ribuan Buruh FSPMI Aksi ke Kantor Gubernur Sumut

Tolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Besok, Ribuan Buruh FSPMI Aksi ke Kantor Gubernur Sumut

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo

(rel/rzd)

Rabu, 14 Agustus 2019 | 16:56

Analisadaily (Medan) - Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerja Nomor 13 Tahun 2003 mendapat penolakan dari elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut).

Rencananya, Kamis (15/8) buruh FSPMI Sumut akan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut.

"Kita besok aksi menolak tegas revisi UU Ketenagakerjaan yang mengebiri hak buruh Indonesia," kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, Rabu (14/8).

Menurut Willy, pemerintah terus mengusik hak kaum buruh dan terkesan selalu berpihak pada pengusaha dengan mengeluarkan kebijakan yang mengurangi hak para buruh. Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan yang ada masih belum menjamin hak dan kesejahteraan kaum buruh.

"Kami kaum buruh dikebiri. Sementara pengusaha terus diberi kelonggaran dengan kebijakan pemerintah dalam kurun 5 tahun terakhir ini," ungkapnya.

Willy menyebut, UU Ketengakerjaan telah dibahas di pusat oleh semua pihak. Rencananya sebanyak 77 pasal dalam UU tersebut akan direvisi pemerintah, yang kesemuanya menguntungkan dunia usaha.

"Di antara 77 pasal tersebut, pesangon buruh akan dikurangi, biro jasa atau pekerja outsourching tanpa ada batas waktu dan bebas ditempatkan di mana saja, tenaga kerja asing bisa jadi HRD di perusahaan, upah buruh murah dengan menghilangkan sektoral upah, dan lain-lain yang semuanya merugikan kaum buruh," papar Willy.

Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi manambahkan, para buruh yang melakukan aksi berasal dari beberapa daerah di Sumut, seperti Kota Medan, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Raya, dan Tabagsel.

Selain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, FSPMI Sumut akan mengusung beberapa poin tuntutan dalam aksi besok, yakni tolak revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, cabut kebijakan upah murah PP 78 tentang pengupahan.

Kemudian tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hapuskan sistem kerja perbudakan (outsourching, kontrak, harian lepas dan pemagangan), dan pemerintah harus antisipasi gelombang PHK massal.

"Itu untuk nasional. Untuk tuntutan daerah, kami meminta agar Gubernur Sumut memerintahkan Disnaker segera menyelesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut," Tony menandaskan.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar