Berbagai Pihak Diminta Satu Persepsi Tangani Tindak Pidana Narkoba

Berbagai Pihak Diminta Satu Persepsi Tangani Tindak Pidana Narkoba

Menteri Yasonna dalam konferensi pers terkait pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Siak.

(rel/rzd)

Selasa, 14 Mei 2019 | 11:28

Analisadaily (Siak) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly berharap untuk seluruh stakeholder, Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan RI (Kejaksaan) untuk menyatukan persepsi dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia.

“Harus ada upaya bersama. Ini menjadi beban Polri, beban Kejaksaan, beban BNN, beban kami juga. Maka kita berharap seluruh stakeholder menangani agar peredaran gelap narkoba bisa terselesaikan,” kata Yasonna dalam konferensi pers terkait pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Siak, Senin (13/5).

“Dalam hukum ekonomi, jika ada permintaan meningkat maka penawaran akan meningkat, itupula yang terjadi dalam jaringan narkoba,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk permasalahan penemuan narkoba di blok hunian oleh petugas Rutan Siak, berujung pada pembakaran pada Sabtu (11/5) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Menkumham menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk pemeriksaan.

“Kita tunggu seperti apa hasilnya nanti. Tidak perlu mencari ini masalah siapa dan siapa yang bersalah,” ucapnya.

Meski begitu, Menteri Yasonna memuji kinerja pegawai Rutan Siak bersinegi bersama kepolisian bertindak tegas kepada warga binaan menyimpan narkoba  di dalam Rutan Siak.

“Tindakan benar yang dilakukan staf saya, karena ditemukan narkoba saat dilakukan penggeledahan. Ya harus ditindak tegas,” ungkapnya.

Rutan Siak mengalami overcrowded hampir 500 persen, menurut Menkumham, menjadi hal yang berisiko tinggi yang bisa menyebabkan permasalahan ini mencuat kapan saja. Sebab mayoritas narapidana dan tahanan yang berada di Rutan Siak merupakan pelaku kejahatan narkoba. Meski demikian, SOP pembinaan warga binaan dijalankan sesuai peraturan hukum.

“Bagan siapi-api 700 persen, betul-betul dijaga Pak Kakanwil, lakukan SOP jangan arogan. Ini saya dapat laporan dari Kepala Rutan orangnya mendapatkan straf cell karena mengedarkan narkoba. Orang-orang tersebut sudah sepatutnya straf cell. itu sudah benar, tetapi mereka melawan dan memancing kerusuhan,” ujar Menkumham Yasonna Laoly.

“Karena kalau pemakai juga masuk ke dalam ini akan terus menjadi masalah buat kita, kita berharap pemakai direhabilitasi tapi kurir besar dan bandar terutama harus dihukum keras dan dipindahakan ke Nusakambangan,” tambahnya tegas.

Menkumham kembali menegaskan, tidak ada toleransi terhadap penyebaran narkoba di Indonesia maupun di Rutan-Lapas.

“Kita bekerja sama dengan BNN untuk melihat orang-orang yang potensial bandar narkoba, nanti akan kita kirim ke nusakambangan. kita lihat nanti teknisnya bagaimana dan dilihat bandar-bandar yang potensial bandar harus kita segera pindahkan,” tuturnya.

Pemda Siak Hibah Tanah Bantu Kemenkumham

Usai kerusuhan di Rutan Siakberujung pada pembakaran Rutan, Ditjen PAS menerima tanah hibah seluas 5 hektare dari Pemerintah Daerah Siak, Riau.

“Pak Bupati tadi sudah memberitahu saya sudah disiapkan lahan 5 hektare, nanti kita pikirkan anggarannya seperti apa, modelnya seperti apa dan ini memang sudah sangat tidak layak,” tutur Menkumham Yasonna.

Menurut Yasonna, lahan seluas 5 hektare tersebut rencananya akan dibangun Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu dilakukan guna mengatasi overcrowded yang terjadi di hampir seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wilayah Riau.

Selain itu, juga ada beberapa daerah di Provinsi Riau yang membantu Ditjen PAS untuk membangunLapas dan membangun kantor Imigrasi dengan sistem hibah.

“Hal ini menjadi angin segar bagi Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka mengatasi kondisi overcrowded yang sudah sangat memprihatinkan,” ucap Yasonna Laoly.

Kondisi overcrowded Rutan-Lapas yang sudah sangat besar, hingga saat ini dengan kapasitas yang hanya 128 ribu dihuni 258 ribu narapidana dan tahanan menjadi permasalahan yang sangat besar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI khususunya Ditjen PAS. Sehingga perlu mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menteri Yasonna mengungkapkan, permasalahan overcrowded tidak dibebankan kepada satu, dua institusi saja.Melainkan menjadi perhatian seluruh institusi penegak hukum yang ada di Indonesia.

Dalam konferensi pers tersebut, dihadiri oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Bupati Siak, Alfredi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, M. Diah, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS Lilik Sujandi, dan jajaran pejabat Rutan Siak.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar