Bawaslu Sumut: Paluta dan Sidempuan Belum Menganggarkan NPHD

Bawaslu Sumut: Paluta dan Sidempuan Belum Menganggarkan NPHD

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Jumat (11/8)

(aa/csp)

Jumat, 11 Agustus 2017 | 22:35

Analisadaily (Medan) – Beberapa daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2018. Dan untuk itu, persiapan sudah harus dimatangkan mulai sekarang.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Syafrida Rasahan mengatakan, beberapa waktu lalu Gubernur Sumatera Utara menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Bawaslu Sumut yang digunakan untuk pengawasan Pilgubsu 2018.

“Untuk Pilgubsu anggaranya sebesar Rp 273.8 Miliar,” kata Syafrida saat dikonfirmasi Analisadaily.com, Jumat (11/8).

Selain Pilgubsu, lanjutnya, 8 Kabupaten/Kota di Sumut juga akan menggelar Pilkada serentak 2018, antara lain Deliserdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Tapanuli Utara (Taput), Dairi, dan Padang Sidempuan.

Sudah enam kabupaten/kota yang menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan anggaran untuk penandatanganan NPHD. Namun, dua daerah lagi yakni Paluta dan Padang Sidempuan, masih belum jelas.

“Kami berharap 8 kabupaten/kota yang ikut dalam Pilkada serentak 2018 ini juga bisa secepatnya untuk penandatangan NPHD. Sebab Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten/kota se-Sumut akan terbentuk,” harapnya.

Saat ini pihaknya masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menetapkan tiga dari enam calon anggota Panwaslu di masing-masing kabupaten/kota.

“Kita kemarin baru rehat dua hari (9-10 Agustus 2017) dan hari ini kami kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan sampai 15 Agustus. Dijadwalkan pengumumannya 19 atau 20 Agustus dan diharapkan mereka bisa dilantik akhir bulan ini,” tandasnya.

(aa/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar