Banyak Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual, Lely: Negara Tidak Hadir Kepada Rakyat Kecil

Banyak Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual, Lely: Negara Tidak Hadir Kepada Rakyat Kecil

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani

(jw/eal)

Sabtu, 21 September 2019 | 21:13

Analisadaily (Medan) - Kasus kekerasan seksual sampai saat ini masih sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bahkan korbannya kebanyakan anak di bawah umur.

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani, mengatakan dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS tahun 2016, menemukan sebanyak 33,4 persen perempuan Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan dan kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 24,2 persen.

"Bahkan dari 24,2 persen kasus kekerasan seksual yang paling banyak menjadi korban adalah anak yang masih di bawah umur," kata Lely, Sabtu (21/9).

Lely menjelaskan aksi damai yang dilakukan Gerakan Masyarakat Sipil Sumut Untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMSU) merupakan tindak lanjut dari rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Bahkan sejak 2016 sampai 2019, RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak kunjung disahkan.

"Untuk kasus kekerasan seksual ini, korban terus berjatuhan, bahkan sampai ribuan korban. Sementara Indonesia belum punya payung hukum khusus untuk penanganan kekerasan seksual dan itu menjadi problem kita. Jadi, korban kekerasan seksual itu tidak ada perlindungan hukumnya karena Indonesia belum punya payung hukum khusus untuk kekerasan seksual," jelasnya.

Terkait DPR belum mengesahkan RUU tersebut, Lely belum mengetahui alasannya. Padahal mereka sudah melakukan audiensi dan bertemu dengan DPR khususnya Panja RUU P-KS Komisi VIII.

"Bahkan pemerintah sudah setuju untuk memasukkan apa yang kami usulkan. Tapi, sampai saat ini belum juga disahkan, malah yang disahkan itu Revisi UU KPK, dan sekarang sibuk membahas rancangan perubahan UUD KUHP. Sementara ini dari dulu kami singgung sampai saat ini juga belum disahkan. Kayak tidak punya nurani, padahal korban terus berjatuhan," ucapnya.

"Kami bermohon di penghujung masa jabatan DPR RI ini beri kami kepastian dan mengetok palu untuk mengesahkan RUU ini. Kalau juga tidak di ketok palu maka seluruh kerja-kerja kami dari 2016 sampai sekarang nol tidak ada hasilnya, bahkan seluruh ribuan korbannya di Indonesia ini sampai 400 ribuan korban sama sekali tidak dilindungi oleh negara. Negara tidak hadir kepada rakyat kecil yang menjadi korban kekerasan seksual," tegas Lely.

Lely juga menuturkan bahwa disahkan atau tidak disahkannya RUU itu, mereka terus konsolidasi bersama ribuan korban kekerasan seksual untuk mencari langkah kepada DPR yang baru.

"Kita akan terus-menerus menyuarakan kepada pemerintah agar ini benar-benar disahkan," tuturnya.

Lely menambahkan bahwa untuk di Sumatera Utara kasus yang ditangani oleh Hapsari sampai saat ini kurang lebih sekitar 150 kasus korban kekerasan seksual. Dimana, korban kebanyakan anak di bawah umur dan ini harus serius ditangani pemerintah.

"Tidak hanya di Sumut, untuk seluruh Indonesia semua ada kasus kekerasan seksual. Masalah ini sulit diselesaikan karena tidak ada payung hukumnya, bahkan pelaku hanya hukuman ringan yang di dapat, sementara korban tidak ada. Padahal, dampak yang dialami oleh korbannya adalah Psikologi yang sangat panjang," tukasnya.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar