Bank Indonesia Dorong Masyarakat Gunakan Kartu GPN, Berikut Manfaatnya

Bank Indonesia Dorong Masyarakat Gunakan Kartu GPN, Berikut Manfaatnya

Seorang pegawai Bank Indonesia menunjukkan kartu ATM/Debet berlogo Gerbang Pembayaran Nasional, Kamis (15/11)

(rzp/csp)

Kamis, 15 November 2018 | 15:07

Analisadaily (Medan) – Bank Indonesia mendorong masyarakat menggunakan kartu ATM/Debet berlogo Gerbang Pembayaran Nasional dengan melakukan penukaran di bank terdekat.

Memfasilitasi penukaran kartu berlogo GPN, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan menyelenggarakan Pekan Penukaran Kartu Berlogo GPN di 17 wilayah yang tersebar di Indonesia.

Kegiatan diselenggarakan selama periode 29 Juli - 3 Agustus 2018. Selanjutnya, dilakukan kegiatan serupa secara bertahap di 3 tahap berikutnya hingga Oktober 2018.

Hal ini sejalan dengan kewajiban pencantuman logo nasional atau GPN untuk kartu ATM/Debet yang telah dimulai sejak 1 Januari 2018.

Asisten Manager Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Sumatera Utara (Sumut), Yudha Wastu Prawira mengatakan, ada 3 manfaat yang dijual GPN.

Pertama adalah efisiensi. Bank Indonesia tidak mau nantinya ada inefisiensi sistem pembayaran masyarakat bertransaksi, karena kartu yang dimiliki tidak sama dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang ada di merchant.

“Itu gambarannya. Lalu, masyarakat mengatakan bank-nya punya merchant A, kartunya bank B. Enggak bisa ini transaksi, itu ada biaya. Itu yang terjadi kondisi saat ini di masyarakat. Itu menyebabkan inefisiensi ekonomi, otomatis menghambat gerakan nasional non tunai. Itu yang ingin kita optimalkan dengan menghubungkan seluruh infrastruktur yang ada. Itu poin pertama efisiensi,” kata Yudha di Pelatihan Wartawan Ekonomi Provinsi Sumut di Parapat, Kamis (15/11).

Yang kedua, lanjutnya, penghematan devisa. Hal ini juga efisiensi dari segi ekonomi, dimana penghematan devisa sebesar Rp 13 triliun hingga Rp 15 triliun per tahun yang dapat dihemat atas transaksi yang keluar negeri secara nasional.

“Namanya orang Indonesia, marketnya ada di Indonesia, yang punya transaksi orang Indonesia, kenapa orang asing yang tahu. Nah, itu kita tidak mau. Kita mau seluruh data itu di Indonesia, supaya tidak disalahgunakan, walau memang case-nya jarang. Kita takut, namanya resiko belum terjadi. Supaya data itu nanti ada di kita, bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia,” terangnya.

“Jadi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki, menguasai seluruh datanya. Hal ini terkait dengan kedaulatan,” tambahnya.

Yudha menyebut, yang ketiga terkait dengan resiko Central Bank Money. Meski hal ini belum pernah terjadi, namun yang namanya liquidity risk akibat gagal bayar skala besar, yang menyebabkan gangguan ekonomi belum ada.

“Tapi contoh saja, salah satu bank swasta ATM-nya pernah mati, tahun 2017. Nah, yang terjadi adalah, enggak bisa narik uang, sama sekali. Ketika tidak bisa narik uang, masyarakat tidak bisa melakukan transaksi pembayaran. Ketika tidak bisa melakukan transkasi pembayaran, ada dana yang tidak berjalan, ekonomi tidak bergerak. Itu baru satu bank swasta. Baru 400 ATM. Coba bayangkan berapa puluh ribu ATM di Indonesia mati semua, maka bisa mati juga ekonomi kita,” sebutnya.

Kemudian, lanjutnya, jika EDC semua rusak dan settlement tidak jalan, maka ekonomi bisa mati. Gambarannya, Rp 100 triliun rata-rata transaksi melalui ATM debit, jika mandek sekali saja, maka tidak ada dana yang berputar.

“Nah, itu yang ingin kita hindari. Dengan adanya GPN, maka masyarakat dapat merasakan manfaat langsung efisiensi sistem pembayaran dan juga penurunancost bagi merchant. Nah, itulah alasan kenapa kita mendorong masyarakat gunakan GPN,” ucap Yudha.

(rzp/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar