Bamusi Kutuk Tindakan Militer Myanmar Terhadap Muslim Rohingya

Bamusi Kutuk Tindakan Militer Myanmar Terhadap Muslim Rohingya

Baitul Muslimin Indonesia

(rzp/csp)

Jumat, 1 September 2017 | 13:31

Analisadaily (Medan) - Kezaliman yang dilakukan militer Myanmar terhadap kaum Muslimin Rohingya dengan penembakan secara brutal tanpa belas kasihan, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.

Penembakan secara brutal tersebut memaksa kaum Muslimin Rohingya eksodus secara besar-besaran melintasi perbatasan Banglades. Berbagai pihak menilai hal itu sebagai tindakan biadab yang tidak boleh ditolerir oleh masyarakat internasional.

Salah satu lembaga yang sangat menentang tindakan itu adalah PP Baitul Muslimin Indonesia. Organisasi ini menilai, tindakan militer Myanmar sangat bertentangan dengan norma semua agama, dan melukai perasaan umat Islam se-dunia, termasuk di Indonesia.

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya aksi kebiadaban militer Myanmar yang telah melakukan penembakan brutal tanpa belas kasihan terhadap kaum Muslimin Rohingya," kata Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indoneaia, Hamka Haq, melalui pernyataan resmi diperoleh Analisadaily.com, Jumat (1/9/2017).

Menurutnya, aksi biadab itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional. Oleh karenanya, pemerintah Myanmar harus mendapatkan sanksi dari dunia Internasional sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mendesak badan dunia seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, dan Pemerintah Republik Indonesia untuk selalu membela hak-hak Muslim Rohingya sebagai warga negara yang sah bagi Myanmar, serta memberi bantuan dan senantiasa ikut pro-aktif dalam menciptakan perdamaian lintas agama di Myanmar," ucapnya.

Tidak hanya itu, PP Baitul Muslimin Indonesia juga mengimbau lembaga internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan lain-lainnya, untuk memberi tekanan yang memaksa rezim yang berkuasa di Myanmar agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Muslim Rohingya untuk melangsungkan hidup layak dan normal.

"Kami mendesak lembaga yang berwenang untuk mencabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, jika Pemimpin Myanmar itu tidak dapat mewujudkan secara konkret perdamaian lintas agama di negaranya, dan tetap membiarkan kezaliman militernya terhadap Muslim Rohingya," sebut Hamka Haq.

Sekretaris Umum PP Baitul Muslimin Indonesia, Nasyirul Falah Amru menambahkan, pihaknya mendesak PBB dan Mahkamah Internasional untuk membentuk Tim Pencari Fakta yang independen, guna mengusut kezaliman militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

PP Baitul Muslimin Indonesia juga menghimbau segenap negara ASEAN untuk mendesak Myanar agar memberi perlindungan bagi warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk Muslim Rohingya. "Itu sikap kita. Hal ini demi peran bersama untuk tegaknya keadilan dan penegakan Hak-Hak Asasi Manusia," tegasnya.

(rzp/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar