ATO: Penerapan Permenhub 108/2017 Belum Berkekuatan Hukum Tetap

ATO: Penerapan Permenhub 108/2017 Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Aksi ATO meminta pembatalan Permenhub 108/2017 di Kantor Gubsu, Rabu (14/2)

(jw/eal)

Rabu, 14 Februari 2018 | 11:47

Analisadaily (Medan) - Asosiasi Transportasi Online (ATO) beserta Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (FORGAMMKA) berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menolak Permenhub 108/2017 yang dianggap belum berkekuatan hukum tetap.

Koordinator aksi, Julianus Sembiring mengatakan, Permenhub 108/2017 belum berlaku dan menjadi aturan yang mengikat serta belum berkekuatan hukum tetap. Hal ini karena hakim MA sedang menilai materi muatan Permenhub 108/2017 apakah sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya sebagaimana kekuatan PERMA No 1 tahun 2011.

"Artinya masih ada proses penilaian oleh Hakim MA terhadap PM 108 dan belum ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi oleh warga Indonesia," kata Julianus, Rabu (14/2).

"Jadi, dalam hal ini kami sebagai pelaku atau driver taxi online menyatakan dengan tegas menolak penerapan PM 108/2017 tersebut," ungkap Julianus.

Selain itu, massa pengunjuk rasa juga mengecam keras Walikota Medan yang menyatakan akan mencabut SIM driver online berdasarkan PM 108/2017. Sebab, SIM adalah kebijakan dari Polri sehingga tidak bisa Walikota mencabut status SIM setiap warga negara.

"Kami meminta tegas agar seluruh kebijakan Gubsu yang telah dikeluarkan melalui Walikota berdasarkan PM 108/2017 yang cacat hukum, agar pada hari ini dicabut dan dibatalkan. Selain itu kami menganggap statement yang dibuat oleh Walikota tersebut tidak mempunyai payung hukum yang jelas," sambung Julianus Sembiring.

Julianus menegaskan, apabila ada razia yang dilakukan terhadap ATO, maka pihaknya akan menolak razia tersebut.

"Kalau pun ada razia yang dilakukan terhadap ATO, kami akan melawan razia tersebut," tukasnya.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar