Aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online Bantu Tahanan Miskin

Aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online Bantu Tahanan Miskin

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, memaparkan kualitas bantuan hukum Indonesia di forum Seminar Internasional mengenai Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana: Jaminan Kualitas, Layanan Holistik dan persamaan dalam Akses, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina digelar pada 24-25 Januari 2018.

(rzp/csp)

Senin, 29 Januari 2018 | 17:25

Analisadaily (Jakarta) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui unit kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang mempersiapkan aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online. Aplikasi akan diterapkan di Indonesia 2018 ini.

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo menjelaskan, aplikasi itu bertujuan untuk perluasan jangkauan bantuan hukum.

Walhasil, lanjutnya, tiap tahanan miskin di Rumah Tahanan akan dicarikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdekat melalui integrasi Aplikasi SID Bantuan Hukum (SID Bankum).

“Aplikasi untuk membantu pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum, serta penyaluran dana bantuan hukum secara online. Supaya lebih transparan dan akuntabel diintergrasikan bersama  Sistem Database Pemasyarakatan,” katanya, Senin (29/1).

Sedangkan untuk menjangkau ‘Sandwich People’ atau masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, namun juga tidak cukup kaya untuk membayar pengacara, BPHN bersama Organisasi Advokat mendorong pengacara untuk menjalankan kewajiban Pro Bono atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum, atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

Hal itu juga diutarakannya saat memaparkan kualitas bantuan hukum Indonesia, di salah satu forum Seminar Internasional mengenai Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana: Jaminan Kualitas, Layanan Holistik dan persamaan dalam Akses, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina digelar pada 24-25 Januari 2018.

“Kualitas bantuan hukum menjadi perhatian dari berbagai forum internasional yang membahas implementasi dari The UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems  yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Desember 2012,” tuturnya.

Kristomo menambahkan, dalam seminar yang bertujuan untuk berbagi informasi mengenai implementasi bantuan hukum dari berbagai negara dan diskusi mengenai fitur dan struktur, yang diperlukan untuk menjamin kualitas bantuan hukum itu di tiap negara.

“Menjamin kualitas Bantuan Hukum di Indonesia, BPHN menggunakan Indeks Kinerja OBH. Yakni instrumen monitoring online yang menggunakan persepsi kepuasan klien. Dengan metode survey ke penerima bantuan hukum tersebut,” ujarnya.

(rzp/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar