Antisipasi Konflik, Gubsu Ajak Jaga Persatuan

Antisipasi Konflik, Gubsu Ajak Jaga Persatuan

Sekdaprovsu, H Hasban Ritonga SH (kiri paling depan) bersama para undangan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindung Masyarakat Provsu

(rel/csp)

Selasa, 14 Februari 2017 | 18:48

Analisadaily (Medan) - Gubernur Sumatera Utara, H. Tengku Erry Nuradi, mengajak forum-forum strategis di Sumut selalu menjaga kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi konflik. Meskipun Sumut kondusif, potensi konflik perlu terus diwaspadai terutama menjelang dan pada pelaksanaan Pilkada.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekdaprovsu, H Hasban Ritonga SH  pada acara pembukaan pertemuan untuk mengantisipasi dinamika pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindung Masyarakat Provsu (13/2).

"Sumut bukan tanpa masalah, namun kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman juga harus terus dipupuk," ujarnya.

Dengan populasi lebih 15 juta jiwa penduduk, Sumut bukan saja kaya sumber daya alam, tetapi juga merupakan miniatur indonesia yang multikultural. Hal ini ditandai dengan hampir semua suku, agama dan ras serta adat budaya dapat ditemukan di Sumatera Utara yang hidup berdampingan dengan damai.

Realitas kebhinekaan di Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya, meliputi perbedaan politik, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang suku, agama, ras dan kesenjangan sosial ekonomi sangat rentan menjadi faktor pemicu terjadinya konflik. Karena itu, menurut dia, perlu penanganan secara lebih konprehensif dan terintegrasi oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah.

Dikatakannya, sebagaimana penegasan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2016, fungsi Kesbangpol ke depan harus lebih difokuskan dan ditingkatkan. Diantaranya dengan memperkuat dan memberdayakan forum- forum strategis sampai ke kecamatan-kecamatan serta melibatkan intelijen.

Selain itu Gubsu mengingatkan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada juga dapat menjadi potensi konflik. Karena itu keberhasilan penyelenggaraan pemilu harus menjadi perhatian semua pihak terkait.

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada paling tidak harus terdapat 4 (empat) indikator, yaitu Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) mampu bekerja profesional, jujur dan adil dan tidak berpihak maupun memanipulasi hasil perolehan suara. Partai Politik pun harus mampu melakukan pendidikan pollitik kepada rakyat untuk melaksanakan praktek demokrasi secara beradab, tidak membodohi rakyat, tidak membeli suara rakyat untuk meraih kemenangan. 

Selain itu, meraih partisipasi masyarakat paling tidak 75%. Sedangkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DR H Maratua Simanjuntak mengatakan, setiap warga Negara  yang baik harus mengatakan Bebas Memeluk Agama masing-masing tetapi bukan kebebasan untuk tidak beragama.

Dalam acara itu hadir Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa Kesbangpol Provsu Sudarto, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Ketua Forum Pelestarian Budaya Sumatera Utara dan Ketua MUI Sumatera Utara.

Ada juga Ketua PGI Wilayah Sumatera Utara, Ketua Keuskupan Agung Sumatera Utara, Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Ketua Walubi dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) serta para pejabat struktural di Lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

(rel/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar