Antar Berkas Gunakan Kendaraan Dinas, Ada Sanksi Menanti

Antar Berkas Gunakan Kendaraan Dinas, Ada Sanksi Menanti

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan(kiri) melakukan sidak ke Kantor KPU Medan, Senin (16/10) malam

(aa/eal)

Selasa, 17 Oktober 2017 | 08:43

Analisadaily (Medan) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Senin (16/10) malam.

Kedatangannya tersebut untuk melihat mekanisme penyerahan dokumen administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2019.

"Saya datang kesini (KPU Medan) karena saya dapat info sekitar pukul 22.30 WIB bahwa Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) KPU sempat mengalami maintenance sekitar 10 menit. Dan itu juga terjadi di beberapa daerah lain di Sumut," ujar Syafrida.

Menurutnya, meski hanya terjadi maintenance beberapa menit, tetapi hal itu bisa menjadi persoalan ke depan.

Berdasarkan Peraturan KPU, batas akhir penyerahan berkas pada 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB, namun KPU RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 585 perihal perpanjangan hingga 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB.

"Dan berdasarkan surat itu, kita menganggap ada potensi terjadi masalah. Namun kita harapkan itu tidak terjadi. Sebagai pengawas kami juga harus bisa memetakan potensi masalah yang mungkin bisa terjadi ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan pelanggaran perihal penyerahan dokumen administrasi parpol. Namun masih ada potensi masalah terutama pada kader partai politik yang mengantarkan berkas menggunakan mobil ber-plat merah.

"Di beberapa daerah juga terjadi. Pengurus partai menggunakan mobil plat merah untuk mengantarkan berkas. Ini seharusnya tidak boleh karena mobil itu fasilitas negara," sebutnya.

Mungkin, sambung Syafrida, yang memakai ber-plat merah merupakan anggota dewan yang mendapat kendaraan dinas dan menggunakannya untuk mengantar berkas. Padahal, penggunaan fasilitas negara bukan untuk kepentingan dinas, masuk dalam indikasi pelanggaran.

"Tadi saya sudah perintahkan teman-teman Panwas kabupaten/kota untuk menangani ini sesuai dengan aturan yang ada. Tentu ada sanksi berupa sanksi administrasi," tandasnya.

(aa/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar