Anggota DRPD: Bupati dan Sekda Langkat Tidak Patuhi Aturan

Anggota DRPD: Bupati dan Sekda Langkat Tidak Patuhi Aturan

Anggota DPRD Langkat, Agustinus Riza Kaban, Minggu (13/8)

(yy/csp)

Minggu, 13 Agustus 2017 | 18:29

Analisadaily (Langkat) - Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dinilai tidak mematuhi Peraturan Pemerintah (PP ) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasalnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Agustinus Riza Kaban, hingga Agustus 2017 pihaknya belum menerima laporan rancangan kebijakan umum (RKU) APBD Langkat Tahun 2018.

Dalam Pasal 34 ayat 1 dan 3 secara jelas disebutkan kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dan Kepala Daerah menyampaikan RKU APBD TA berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD selambat - lambatnya pertengahan Juni.

“Lebih jauh, RKU APBD Kabupaten Langkat Tahun 2018 yang seharusnya sudah disampaikan kepada DPRD pertengahan Juni 2017,” jelasnya, Minggu (13/8).

Begitu juga dengan laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD Tahun 2017 yang seharusnya disampaikan pada akhir Juli Tahun 2017 untuk dibahas, namun sampai saat ini belum ada disampaikan kepada DPRD Kabupaten Langkat.

Atas kondisi ini, politisi Partai Hanura ini menduga ada kesenjangan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat hingga berujung pada lambatnya program pembangunan di sana.

Hal ini jelas, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan Sekda, dr. H. Indra Salahuddin, sebagai koodinator pengelolaan keuangan daerah tidak mematuhi dan telah melanggar peraturan pemerintahan yang berlaku.

(yy/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar