Alokasi Dana BOS Diharap Bisa Atasi Masalah Gaji Guru Honor

Alokasi Dana BOS Diharap Bisa Atasi Masalah Gaji Guru Honor

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Arsyad Lubis

(ns/eal)

Senin, 8 Mei 2017 | 19:25

Analisadaily (Medan) - Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Arsyad Lubis mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menjajaki komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah gaji guru honor SMA/SMK.

Dalam penjajakan itu, alokasi 15% dari dana BOS setiap sekolah dinilai dapat membantu memenuhi sebagian besar kebutuhan tenaga pengajar honorer.

Menurut Arsyad, saat ini alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Negeri sedang dalam proses pencairan menunggu penerimaan laporan Rencana Anggaran Sekolah (RAS) masing-masing sekolah. Pada periode triwulan pertama 2017, alokasi sebesar Rp 127 miliar sehingga diperkirakan dua hingga tiga pekan mendatang, dana tersebut akan disampaikan.

"Dengan alokasi anggaran per siswa Rp1,4 juta, maka jika jumlah siswanya banyak, alokasi 15% itu bisa memenuhi pembayaran gaji guru honor. Namun memang beberapa seperti Kabupaten Nias Selatan, jumlah siswanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga pengajar. Berbeda dengan kota besar yang jumlah siswanya cenderung lebih besar," ujar Arsyad.

Menurutnya, kecenderungan ini yang membuat sebagian daerah mengalami kekurangan karena alokasi 15% dari dana BOS yang diterima, masih kurang untuk memenuhi pembayaran gaji guru honor. Sedangkan di perkotaan seperti Kota Medan, lanjutnya, justru anggarannya dibayarkan melalui sumbangan komite sekolah masing-masing.

"Seperti Kabupaten Madina, walaupun sekarang SMA/SMK itu sudah kewenangan provinsi, tetapi mereka tetap menganggarkan dana APBD nya untuk membayar gaji honorer dari DAK. Apalagi kan anggaran dari pusat itu tidak berkurang walaupun sudah dialihkan ke Pemprov," ujar Arsyad, Senin (8/5).

Pemprov Sumut dalam hal ini katanya akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menangani pembayaran gaji tersebut. Sehingga sebelum hal ini menjadi tanggung jawab Pemprovsu melalui APBD, ada langkah yang solutif agar kebutuhan tenaga pengajar non-ASN itu terpenuhi.

"Alokasi dana BOS itu kan sebesar Rp1,4 juta per siswa. Sedangkan kebutuhan belajar mengajar itu dihitung sebesar Rp4juta. Sehingga selisihnya Rp2,6 juta lagi itu lah yang menjadi kerja komite. Tetapi namanya sumbangan, bukan iuran," jelasnya.

Pihaknya juga menghitung bahwa kebutuhan tenaga pengajar honorer di Sumut berkisar 3.000 orang. Tetap pada kenyataannya jumlahnya mencapai 11 ribu orang. Karena kemungkinan ada beberapa jenis pengangkatan seperti SK Bupati, SK Komite, SK Kepala Sekolah bahkan SK "sendiri" yang dipakai oleh guru honor.

"Kita juga melihat bagaimana di provinsi lain. Termasuk komunikasikan dengan DPRD dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk keberadaannya, akan didata lagi sebelum disiapkan SK pengangkatannya oleh gubernur," sebutnya.

Sementara Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana pemerintah di daerah timur Indonesia itu telah membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pembayaran gaji guru honor. Sehingga dengan peralihan kewenangan SMA/SMK tersebut, tidak menimbulkan masalah.

"Untuk penggunaan APBD, kita juga akan susun Perda-nya, agar keberadaan guru honor ini bisa ditampung setiap tahunnya," kata Nezar.

(ns/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar