Alih Fungsi Hutan Mengancam Hilangnya WKR

Alih Fungsi Hutan Mengancam Hilangnya WKR

Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan.

(yy/rzp)

Minggu, 15 Oktober 2017 | 17:14

Analisadaily (Medan) - Alih fungsi kawasan serta pemberian izin usaha pertambangan yang berada dalam kawasan hutan akan mengancam hilangnya wilayah kelola rakyat (WKR) dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, pemerintah harus segera memberikan ruang kelola rakyat dalam pemanfaatan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

"Revisi fungsi kawasan hutan, alih fungsi serta pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Sumut. Otomatis mengancam hilangnya WKR. Ladang dan kebun masyarakat bisa jadi nantinya masuk dalam konsesi pertambangan dan perkebunan skala besar milik korporasi perusak lingkungan," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Dana Prima Tarigan, Minggu (15/10).

Padahal, lanjut Dana, saat ini tinggal tersisa sekitar 3.055.7953 hektare hutan saja di Sumut yang diharapkan bisa mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dari kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, dengan cara menyelamatkan hutan yang tersisa. Pemerintah juga harus berpihak pada rakyat, bukan pada korporat sebagai salah satu aktor perusak lingkungan hidup.

"Pemerintah jangan ragu menegakkan hukum terhadap perusahaan penyumbang emisi karbon. Segera lakukan evaluasi seluruh perizinan kehutanan untuk memperbaiki kinerja penurunan emisi dari sektor kehutanan," tegasnya.

Di sektor energi, kata Dana, penurunan emisi harus segera dilakukan dengan beralih dari pemakaian energi fosil ke energi terbarukan melalui prinsip berkeadilan, berkelanjutan serta dikuasai oleh rakyat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan rakyat yang terdesentralisasi.

Atas kondisi ini, Walhi Sumut menilai pemerintah harus segera memberikan ruang WKR. Sebab WKR merupakan solusi riil dari rakyat dan cara rakyat menyelamatkan dan memproteksi wilayahnya dari ancaman perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) yang seharusnya diakui oleh negara. Selain itu, WKR sebagai ekonomi alternatif yang berkelanjutan akan menjadi model ekonomi tandingan terhadap model pembangunan saat ini.

"Harapan kita ke depannya, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam pengurangan perubahan iklim. Menegakkan keadilan iklim di seluruh sektor lewat regulasi dan peraturan yang lebih mengutamakan aspek lingkungan hidup," terangnya.

(yy/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar