Aksi Teatrikal Dukung Revisi UU KPK di DPRD Sumut

Aksi Teatrikal Dukung Revisi UU KPK di DPRD Sumut

Aksi teatrikal dukung revisi UU KPK di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (11/9)

(jw/eal)

Rabu, 11 September 2019 | 17:36

Analisadaily (Medan) - Dukungan terkait revisi UU KPK terus dilakukan elemen masyarakat Kota Medan.

Kali ini masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Komite Anti Mafia Politik Anti Korupsi-Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK MAS RI) melakukan aksi teatrikal di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/9) sore.

Dalam aksi teatrikal itu, mereka menampilkan delapan pemeran iblis, malaikat, dewan pengawas, KPK, serta empat pemeran warga miskin dan kaya.

"Pertunjukan tersebut mengilustrasikan betapa rentannya KPK digoda oleh iblis sehingga lebih memihak kepada kepentingan orang-orang kaya dan meninggalkan rakyat miskin," kata pimpinan aksi, Zulham.

Zulham mengatakan bahwa orang yang bertugas di KPK bukan malaikat sehingga rawan digoda iblis. Karena itulah lembaga yang bertugas mengawasi KPK menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya mendesak.

"Banyak hal yang bisa membuat KPK tergoda, karena KPK bukan malaikat sehingga sangat rawan digoda iblis. Dalam situasi seperti inilah perlu ada pihak yang mengawasi KPK," ucapnya.

Zulham mengungkapkan bahwa indikasi mudahnya KPK tergoda kepentingan lain sudah terlihat dari internal KPK sendiri. Salah seorang pimpinan KPK, Alexander Marwata, menyebut ada penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan KPK.

"Ini membuktikan ada sesuatu yang salah di tubuh KPK. Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK," ungkapnya.

Menurut massa aksi tindakan pelanggaran disiplin itu mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa di hadapan pegawainya. Dan membuktikan bahwa sistem manajemen kepegawaian, disiplin, profesionalitas dan akuntabilitas KPK patut diragukan.

"Untuk itu kami mendukung revisi UU KPK agar penyidik tidak liar, independen dan tidak bermain politik praktis," tukas Zulham.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar