Akhir Mei, Pemkab Asahan Targetkan Penerimaan PBB-P2 Capai 50%

Akhir Mei, Pemkab Asahan Targetkan Penerimaan PBB-P2 Capai 50%

Kepala BPPD Asahan, Mahendra (baju putih), saat menyerahkan bantuan

(aln/eal)

Sabtu, 20 Mei 2017 | 19:43

Analisadaily (Asahan) - Pemerintah Kabupaten Asahan menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB - P2) mencapai 50% di setiap kecamatan pada akhir Mei 2017.

"Ini target dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikannya," kata Kepala BPPD Asahan, Mahendra, Sabtu (20/5).

Bahkan katanya, untuk mendukung realisasi tersebut, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan untuk menghimbau masyarakat agar membayar pajak tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita sudah jalin kerjasama dengan Kejari Asahan," sambungnya.

Lebih jauh, mantan Asisten II Setdakab Asahan itu mengatakan, sesuai PP No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Asahan No. 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, setiap pelayanan hotel, rumah makan dan restoran kepada orang pribadi atau badan dipungut pajak sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

Pemungutan retribusi itu dilakukan dengan menggunakan billbond pembayaran atau dokumen lain yang sejenis ataupun menghitung sendiri dan menyetorkannya langsung ke rekening Kas Daerah Kabupaten Asahan atau Bendahara Penerima BPPD Kabupaten Asahan.

"Setiap rumah makan, restoran dan perhotelan yang berada di Kabupaten Asahan wajib menggunakan billbond pembayaran," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, menghimbau kepada semua lapisan masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan di Kabupaten Asahan agar segera membayar PBB-P2.

Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah seperti infrastruktur jalan, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

"Marilah kita dengan penuh kesadaran untuk mendaftarkan apabila kita telah memiliki atau menguasai suatu bidang tanah atau bangunan untuk membayar atau menyetorkan pajaknya pada tempat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah," harap Rahmat Hidayat.

(aln/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar