4 Provinsi Tolak Munas ‘Dadakan’ Organisasi IeSPA

4 Provinsi Tolak Munas ‘Dadakan’ Organisasi IeSPA

(FOTO: Istimewa).

(rel/rzd)

Rabu, 20 Maret 2019 | 15:30

Analisadaily (Medan) - Empat pengurus perkumpulan organisasi olahraga Indonesia e-Sports Association (IeSPA) yang mengurusi permasalahan eSports di Indonesia menyatakan menolak Musyawarah Nasional (Munas) di Surabaya.

Penolakan karena mereka menilai dadakan dan diduga terjadi Mal Administrasi dalam penerapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi pecinta gamers tersebut.

Ketua Pengurus Provinsi Sumatera Utara, Jerry Andika menjelaskan, pada Kamis (14/3) dirinya dihubungi via WhatsApp pribadi oleh Sekjend IeSPA, Prananda I.A, akan ada Rakernas yang dilaksanakan di Surabaya, 16-17 Maret 2019, dan akan dibuka pada 15 Maret 2019, yang difasilitasi PN (pengurus nasional) IeSPA

Rakernas dihadiri oleh 13 Pengprov dan Ketua Umum berikut Sekjend pusat. Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret pukul 08.00 WIB, dirinya mendapat undangan melalui grup WhatsApp untuk menghadiri munas jam 13.00 WIB.

“Saya dan tiga pengurus provinsi lainnya, Riau, Bali, Jateng, melakukan protes dikarenakan munas tidak dilakukan secara prosedural dan tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku,” kata Jerry, Rabu (20/3).

Kemudian saat Jerry dibagikan AD/ART, dirinya menemukan perbedaan dari AD/ART yang diterimanya di 2014 dengan yang dibagikan pada saat Rakernas. Setelah mereka protes mengapa ada Munas dadakan, pusat menyampaikan ada deadline dari KOI (Komite Olimpiade Indonesia) di bulan Februari 2019.

“Dan mereka menjadikan itu sebagai landasan Munas,” ucapnya.

Karena dugaan adanya maladministrasi yang terjadi di Munas, serta adanya perbedaan AD/ART yang diterima peserta Munas, Jerry Andika (Ketua IeSPA Pengprov Sumut), bersama Rinaldi (Ketua IeSPA Pengprov Riau), Gustaf (Ketua IeSPA Pengprov Bali), dan Nicodemus (Ketua IeSPA Pengprov Jateng) melakukan walk out pada saat Munas akan berlangsung.

Langkah diambil sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap dugaan maladministrasi tersebut. Mereka juga mengeluarkan surat penolakan yang intinya menyatakan menolak dengan tegas pelaksanaan MusyawarahNasional IeSPA dengan alasan: Peratma, tidak sesuai dengan ARTIeSPA, Bab VI tentang Pengelolaan ayat 5 (lima)  poin b dan c (diduga dihilangkan sepiihak)) menyangkut kepesertaan Munas.

Kedua, undangan kepesertaan Munas yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2019 di Jakarta disampaikan kepada Pengprov pada tanggal 17 Maret 2019 lewat grup WhatsApp. Ketiga, AD/ART yang menjadi landasan Munas, berbeda dengan AD/ART yang digunakan oleh Pengurus Provinsi IeSPA di Indonesia yang didaftarkan di masing-masing struktur FORMI tingkat provinsi.

Keempat, Munas tidak dihadiri oleh Anggota Luar Biasa yang terdiri dari individu, perwakilan organisasi, komunitas, atau pemangku kepentingan lain yang memiliki visi dan misi yang sama dan ikut berperan sertadalam memajukan olahraga elektronik Indonesia (bab IV Pasal 12 IeSPA). Surat pernyataan itu ditandatangani oleh keempatnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar