21 Camat Diperiksa Kejagung

Jumat, 20 November 2015 | 15:48

Analisadaily (Medan) - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 21 Camat di Medan, Jumat (20/11) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memverifikasi keberadaan LSM yang menerima dana hibah dan bansos tahun 2012-2013.

"Pemeriksaan dan pemanggilan 21 Camat tersebut untuk memverifikasi keberadaan LSM yang menerima dana hibah dan bansos. Dari hasil verifikasi tersebut ada sekitar 20 LSM yang tidak tercantum atau fiktif," ujar Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejagung, Viktor kepada wartawan.

Dikatakannya, proses verifikasi tersebut dilakukan karena ada beberapa pimpinan LSM yang tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Setelah dicek ternyata memang tidak ada di lokasi sesuai dengan alamat yang tertera saat menerima dana hibah dan bansos tersebut,” ujarnya.

Ia menyebutkan ada 80 LSM, lembaga pendidikan, dan keagaaman yang diperiksa.

“Sedangkan untuk camat yang dipanggil hari ini semua memenuhi panggilan penyidik,” ucapnya.

Selain camat, pada pemeriksaan Jumat (20/11), penyidik juga memanggil Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain. Ia dipanggil sebagai Ketua PB GAMI Sumatera Utara. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Kehadirannya diwakili pengurus PB GAMI Sumut.

“Meskipun yang hadir wakil pengurus PB GAMI, pihak penyidik tetap melakukan BAP,” ucapnya.

Untuk kasus penyalahgunaan dana hibah dan bansos 2012-2013, ditemukan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,1 milliar. Dalam kasus ini, penyidik Kejagung telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Kaban Kesbangpol Linmas Pemrovsu, Eddy Sofyan, sebagai tersangka.

“Untuk tersangka bisa saja kemungkinan bertambah bila ditemukan ada keganjalan dalam proses laporan keuangannya,” ucap Viktor.

(ns/ln)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar