17 Pemda di Sumatera Utara Terima Piagam WTP

17 Pemda di Sumatera Utara Terima Piagam WTP

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memberikan Penghargaan Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2018 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 17 Kabupaten/Kota di Sumut di Medan, Selasa (22/10).

(rel/csp)

Selasa, 22 Oktober 2019 | 21:31

Analisadaily (Medan) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 17 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.

Ke-17 Pemda itu di antaranya, Pemko Gunungsitoli, Pemko  Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Deliserdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.

Penghargaan untuk Pemprov Sumut diserahkan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Sedangkan penghargaan untuk Pemkab/Pemko diserahkan Gubernur Sumut.

“Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegas Edy Rahmayadi saat menyerahkan piagam di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10).

“Ini kewajiban, bila kesulitan, ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” ujarnya.

Ini kelima kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Sumut meraih penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu RI bersama dengan tiga Pemda lainnya, Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Peraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini menjadi 17.

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan, daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.

“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020, mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018.

Kelima lembaga/instansi tersebut, yakni Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.

Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.

Ia menilai, WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya.

“Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” tuturnya.

(rel/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar