12 WNI Terduga ISIS yang Dideportasi Turki Direhabilitasi Kemensos

12 WNI Terduga ISIS yang Dideportasi Turki Direhabilitasi Kemensos

(dtc)

 
 

Minggu, 29 Maret 2015 | 18:19

detikNews - Surabaya, 12 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat jaringan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) dideportasi Turki dan dibawa pulang oleh Densus 88. Sejak dua hari lalu, mereka menjalani rehabilitasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai acara peringatan Harlah ke 69 Muslimat NU dan launching 'TOT' Layanan Keuangan Digital, serta Santunan 1000 Yatim, Dhuafa & Lansia, di Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya, Minggu (30/3/2015).

"Kebetulan dari 12 WNI yang dipulangkan dari Turki oleh Densus 88 dititipkan ke RPTC Kemensos. Jadi di Kemensos, kita punya rumah perlindungan dan trauma center. Kita juga punya Save House, perlindungan anak. Itulah antara lain dijadikan tempat transit sementara bagi 12 WNI yang dipulangkan oleh pemerintah Turki," ujarnya.

Khofifah menerangkan, selama menjalani 'rehabilitasi' mereka termasuk anak-anak akan menjalani proses truma healing, proses trauma konseling, proses reintegrasi. "Dan proses reunifikasi ketika mereka kembali ke tempat asalnya," terangnya.

Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU menambahkan, selama berada di RPTC, Kemensos menjamin layanan kesehatan, konseling, pemenuhan gizi. Selama proses recovery, termasuk mengenai pemulihan psikologi sosial, penanganannya akan dipisahkan antara untuk bapak, ibu dan anak-anaknya.

"Kan tidak bisa bisa disamakan treatment orang-orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa pun mungkin derajatnya berbeda antara sang bapak dengan sang ibu," terangnya.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini belum bisa memastikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan ke 12 WNI beserta 11 anak-anak yang dipulangkan dari Turki, selama proses 'rehabilitasi' di RPTC Kemensos.

"Kalau TKI bermasalah biasanya maksimal 2 minggu. Kalau kasus drug trafficker tergantung assesment-nya, karena biasanya membutuhkan tes psikologi sosial dan ada layanan rumah sakit. Tapi ini berbeda. Jadi ada proses reunifikasi dan reintegrasi," tandasnya.

Beberapa di antara tidak punya tempat tinggal lagi di Indonesia karena rumahnya sudah dijual. Apakah Kementerian Sosial akan menyediakan rumah bagi mereka? "Bukan tempat tinggal, tetapi untuk lahannya itu tugas pemerintah daerah," ujarnya. (roi)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar